JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wabah campak dan gizi buruk yang menimpa warga Asmat, Papua merupakan pukulan telak bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demikian diutarakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Menurut Fadli, Jokowi abai terhadap kesehatan warga Asmat dan lebih mementingkan pembangunan infrastruktur di Papua.

"Kasus KLB (kejadian luar biasa) gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat?," kata Fadli saat dihubungi wartawan, Jumat (26/1/2018).

Waketum Partai Gerindra ini menyebutkan, sejak pertengahan tahun lalu, sebenarnya pemerintah telah disuguhi data soal gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia.

Bukan hanya di Asmat, terang Fadli, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi, di tengah pembangunan infrastruktur yang masif.

"Tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan," jelasnya.

Fadli menyebutkan sejumlah data dari laporan Global Nutrition, yang menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk di antara negara-negara ASEAN lainnya.

"Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos. Dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan," tukasnya.

"Jangan lupa, 95 persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun. Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau tak segera diintervensi maka ia akan menjadi generasi yang hilang," tuturnya.

Itu sebabnya, ujar Fadli, Bank Dunia menyebut dampak malnutrisi berimplikasi pada kehilangan 2-3 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Jika nilai PDB Indonesia atas Harga Dasar Berlaku (AHDB) mencapai Rp 12.406,8 triliun, maka kasus gizi buruk berpotensi memangkas hampir Rp 372 triliun.

"Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol," ucapnya.(yn)