JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tegas menolak jika prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur. Sebab, upaya tersebut dapat melibatkan TNI kembali dalam politik praktis.
Hal itu diutarakan oleh Ryamizard menanggapi rencana Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan menunjuk Plt kepala daerah berasal dari Kepolisian.
"Kalau bisa enggak usah lah (Dijadikan Plt Kepala Daerah)," tegas Ryamizard di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Menurutnya, TNI harus fokus terhadap tugas mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak boleh diajak berpolitik praktis.
"Kaya dulu saja yang dikirkm ke ambon atau kemana-mana," tandasnya.
Ryamizard menegaskan, TNI harus menjunjung tinggi netralitas dalam menghadapi proses demokrasi.
"Harus dijujung tinggi (netralitas), dikawal saja jangan macam-macam. Saya juga engga suka gitu-gitu saya dari dulu adil," katanya.(plt)
