JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta semua pihak untuk tetap berpikir tenang dan waspada terhadap upaya permusuhan antaranak bangsa. Karena itu setiap informasi yang diterima, baik langsung ataupun tidak diharapkan dapat disaring dan dikomunikasikan dengan mengedepankan berpikir positif.

"Menjelang tahun politik kerap kali pernyataan pejabat publik diplintir dan dijadikan komoditas untuk kepentingan tertentu," ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu (3/3/2018).

Menurutnya, pernyataan yang dilontarkannya tersebut soal beredarnya video yang berisi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, yang meminta seluruh jajaran Kapolda dan Kapolres untuk bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah. Kedua ormas tersebut, kata Tito adalah penjaga NKRI.

"Seingat saya pidato Kapolri itu sudah setahun yang lalu dan saat beliau berkunjung ke pesantren milik KH Ma'ruf Amin. Kok baru sekarang beredarnya. Karena itu saya berharap kita sudahi polemik itu dan mari duduk satu meja agar semuanya bisa selesai," tandasnya.

Tidak bisa dipungkiri, lanjut Nasir, ada realita hadirnya ideologi radikal yang tidak sejalan dengan prinsip NKRI dan Pancasila.

Karena itu peran ormas besar, di antaranya NU dan Muhammadiyah sangat dibutuhkan guna mencegah masuknya paham radikalisme ke tengah-tengah masyarakat.

"Selain Muhammadiyah dan NU, ormas seperti Al Irsyad, PUI, dan Parmusi juga ikut mengawal NKRI dan Pancasila," ungkapnya.

Politikus PKS ini mengusulkan kepada Kapolri Tito Karnavian agar mengundang seluruh ormas besar di Indonesia untuk menjelaskan duduk persoalan pidatonya itu.

"Sebagai institusi yang bertugas di garda depan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, profesionalisme dan netralitas Polri sangat dibutuhkan untuk menjaga agar pesta demokrasi itu menjadi tahun kedaulatan rakyat," tegasnya.

Terakhir, Nasir meminta Polri untuk tetap mengedepankan objektifitas dan akuntabilitas dalam menangani pengaduan yang melibatkan sejumlah tokoh ormas besar, khususnya tokoh umat Islam.(yn)