SEMARANG (TEROPONGSENAYAN)-- Mendeklarasikan diri sebagai gubernurnya orang miskin dan orang desa, calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said bertekat mendirikan Akademi Perangkat Desa.

Pasangan Ida Fauziyah di Pilgub Jateng 2018 tersebut mengatakan pola pembangunan harus dilakukan dari desa. Bukan sekadar infrastruktur namun pembangunan sumber daya manusia juga perlu mendapat perhatian lebih.

"Saya menginginkan berdirinya akademi perangkat desa. Ini bukan karena ingin menggaet panjenengan, namun ini karena ini menjadi kegelisahan saya," kata Pak Dirman dalam acara Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jateng, Sabtu (3/2/2018) malam di Bandungan, Kabupaten Semarang.

Pak Dirman menyebutkan, untuk jadi kepala kepolisian harus sekolah, kepala TNI harus sekolah. Nah, perangkat desa ini harus ada sekolahnya juga. Setelah terpilih, perangkat desa masuk ke akademi. Agar bisa mengelola desa, keuangan desa, dan lainnya dengan baik," sambung Pak Dirman di hadapan pengurus dan anggota PPDI dari 29 kabupaten di Jateng.

Lebih lanjut Pak Dirman menyampaikan. Selama ini banyak perangkat desa yang kebingungan dalam mengelola dana desa, baik ketika operasional maupun pelaporan. Karena itu perlu ada pendampingan agar kepala desa tidak terkena kasus hukum karena keridaktahuannya dalam pengelolaan dana desa.

Untuk itu dana bantuan desa akan ditingkatkan sehingga jumlahnya bisa mendekati atau sama dengan dana bantuan desa di provinsi tetangga, Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Jabar Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana bantuan desa dari APBD sebesar Rp 120 juta. Jawa Timur Rp 100 juta. Sementara di Jateng sekitat Rp 30 juta per Tahun.

"Maka harus ada pendampingan. Didampingi secara hukum maupun managerial keuangan. Mari kita bangun Jawa Tengah bersama," katanya.

Sementara itu, Plt Ketua PPDI Jateng Teguh Wardoyo, mengatakan di Jawa Tengah terdapat 29 Kabupaten dengan 7.809 desa. Perangkat desa ada 80.682 se-Jateng.

"Namun perangkat desa, tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Dari Permendagri, Pergub sampai Perbub tidak pernah berpihak pada perangkat desa," katanya.

Padahal, katanya, perangkat desa melaksanakan tugas semua kementerian. Selain itu juga merangkap sebagai tokoh masyarakat. Perangkat desa dalam bentuk apapun memiliki peran yang sangat strategis.(dia)