JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi V DPR Nurhasan Zaidi menilai, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah seperti dipaksakan. Prinsip 'kejar tayang' justru menimbulkan banyak kecelakaan kerja dalam pengerjaan konstruksinya.

"Pembangunan yang serentak dan kejar tayang pasti menimbulkan beban moral bagi siapapun termasuk penyedia jasa kontruksi," kata Nurhasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2018).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta
pemerintah segera melakukan investigasi secara mendalam soal berbagai musibah yang menimba pekerjaan konstruksi beberapa waktu terakhir ini.

"Jelas ada indikasi masalah di sini, kita tidak menghakimi, tapi ini fakta yang berulang kali terjadi. Ini menunjukkan proyek tersebut minim pengawasan dan tidak memperhatikan keselamatan kerja, ini fatal," paparnya.

Dia mengemukakan, Komisi V DPR mendesak Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) segera melakukan investigasi secara mendalam dan melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Sebelumnya, Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) mengingatkan perusahaan pelaksana proyek infrastruktur memperketat keselamatan kerja dalam mengerjakan berbagai proyek infrastruktur.

"Perusahaan-perusahaan pelaksana infrastruktur mesti disiplin. Perketat manajemen keselamatan kerja," kata Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Senin (5/2).

Menurut Andi, meski pengerjaan konstruksi saat ini telah banyak mengandalkan teknologi tinggi, namun pelaksana proyek tidak boleh terlena dengan kehebatan teknologi tersebut.(yn/ant)