JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan sejak pilpres 2014, pengembang telah mengeluarkan Rp 20 triliun untuk memuluskan proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

"Duit Rp 20 triliun sudah dikeluarkan pengembang sejak Pilpres 2014 sampai sekarang. Makanya mereka mati-matian berusaha agar proyek reklamasi tidak dibatalkan Gubernur Anis Baswedan," kata Amir Hamzah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Amir mengungkapkan, duit siluman dari pengembang tersebut diantaranya digunakan untuk menyuap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi yang ditangani KPK.

Kasus suap pembahasan dua raperda reklamasi Teluk Jakarta itu juga menyeret Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan karyawan PT Agung Podomoro Triananda Prihantoro.

Terkait kasus suap reklamasi, lanjut Amir, berdasarkan keterangan tiga terdakwa terungkap ada keterlibatan anggota DPRD lain dan pejabat Pemprov DKI. Sementara itu pimpinan KPK sempat menyebutkan bakal ada tersangka baru dalam kasus ini.

"Sekarang momentum Gubernur Anies untuk mendorong KPK untuk menuntaskan kasus suap reklamasi itu," ujar Amir.

Disisi lain, kata Amir, publik juga sedang menunggu rampungnya penggodokan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022.

Salah satu yang ditunggu adalah masalah reklamasi Teluk Jakarta. Apakah Anies-Sandi konsisten untuk membatalkan reklamasi sesuai janji kampanyenya pada Pilgub 2017 lalu.

Amir menilai sebenarnya soal reklamasi bukan semata dilanjutkan atau tidak. Melainkan terkait dengan tata ruang Pantai Utara Jakarta dan pengembangan kawasan strategis pantai ibukota negara.

"Hal lain yang perlu dicermati soal perkembangan geopolitik. Sehingga diperlukan kehati-hatian.Sikap yang bersifat sentrifugal. Sehingga bisa menyeimbangkan kepentingan nasional dengan pengaruh perkembangan geopolitik dan geostrategi," pungkas Amir. (icl)