JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mendorong agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pangan. Pansus akan mencari kebenaran di balik 'perang data' antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Bambang menilai, selama ini terlihat adanya carut marut data soal pangan antar kementerian tersebut.

"Ngomongnya surplus. Gak ada faktanya di lapangan itu. Yang dikatakan Kementan itu semu dan omong kosong. Yang jadi pertanyaan juga, Kenapa satgas pangan nggak turun," tandas Politikus Gerindra itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (6/2/2018).

"Kemendag juga punya tanggungjawab sebagai penanggungjawab ketahanan pangan dan kementan bertanggungjawab terhadap swasembada pangan. Tapi data kedua-duanya bertolak belakang. Data hasil pertanian yang berlimpah itu nggak jelas. Akhirnya ini harus dipansuskan," sambungnya.

Bambang mengaku heran di satu sisi pemerintah gembar gembor soal swasembada pangan, tapi di lain sisi malah melakukan impor.

"Sebenarnya Indonesia ini sudah swasembada pangan nggak sih? Tidak ada satupun dari 11 komoditas (beras, gula, jagung, garam, daging dan lain-lain) itu yang swasembada," tegasnya.

Oleh karenanya, kata dia, untuk mengetahui persoalan pangan yang sesungguhnya perlu dibentuk pansus.

"Apakah betul impor ini untuk kepentingan politik 2018-2019? Untuk menepis kecurigaan itu harus pansus," tandasnya.

Untuk itu, Bambang juga berharap agar Ketua DPR RI mengakomodir wacana pembentukan pansus pangan.

"Ketua DPR perlu mendorong pansus pangan. Ini juga kan aspirasi rakyat," pungkasnya.(plt)