JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima kunjungan Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018) pagi.

Kedatangan Pinhantanas untuk meminta dorongan dari DPR agar industri pertahanan swasta nasional bisa berkembang. Permintaan itu disambut positif Ketua DPR. Ia berjanji akan mendukung upaya swasta untuk menguasai pasar senjata untuk TNI-Polri.

"Intinya DPR mendorong perkumpulan ini bisa bergerak maju dan menguasai peralatan pertahanan yg dibutuhkan Polri dan TNI," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet itu saat menerima rombongan Pinhantanas.

Bamsoet mengaku, belum mengetahui secara pasti, jumlah anggaran yang disediakan negara untuk meningkatkan dan memperbarui Alutsista.

Namun, dia mendengar, dana yang dianggarkan negara untuk peningkatan Alutsista jumlahnya mencapai ratusan triliun.

"Untuk TNI saya dengar mencapai Rp 100 Triliun. Saya kurang tahu untuk Polri, tapi kira-kira diatas 70 triliun untuk Polri," kata dia.

Menurut dia, negara perlu memprioritaskan pengadaan alutsista bagi TNI dan Polri kepada industri dalam negeri, baik swasta ataupun BUMN. Jangan sampai, kata dia, pengadaan alutsista justru diprioritaskan dari barang luar negeri.

"Tapi sebagai produsen dalam Negari juga haeus bisa bersaing kualitasnya dengan kualitas impor," tandasnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat Pinhantanas, Connie Bakrie mengatakan, komitmen DPR menjadi angin segar bagi industri pertahanan swasta. Karena, pengadaan alutsista Polri dan TNI saat ini, tidak berpihak kepada industri pertahanan swasta.

Karena itu, kata dia, negara perlu mengubah beberapa aturan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Karena dalam Pasal 11 UU tersebut, justru menyusahkan peran industri swasta.

"Pasal 11 yang menyatakan yang menjadi integrator hanya BUMN. Padahal pelaku industri swasta sudah banyak tetapi tidak diberikan ruang untuk maju," ungkap dia.

Satu hal yang diperlukan untuk meningkatkan industri swasta yakni soal Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Karena, kata dia, industri pertahanan swasta nasional selalu menemui kesulitan ketika mengajukan pinjaman.

"Tapi yang penting masalah PDN, tentang alokasi pinjaman dalam negeri. Bagaimana kami menuntut perlakuan negara tentang legislasi kebijakan anggaran PDN. PDN itu sekarang anggaran penyerapannya buruk, tapi itu bisa jadi baik, jika industri swasta bisa menyerap dan dialokasikan dalam jangka lima tahun," terang dia.

Disisi lain, Ketua Harian Pinhantanas, Meyjen (Purn) Jan Pieterk menyatakan, negara tidak perlu ragu dengan kemampuan produksi dari industri pertahanan swasta. Terbukti, industri pertahanan swasta sudah mampu membuat produk seperti pesawat tanpa awak hingga bom.

"Sesungguhnya kita punya kemampuan yang harus kita gunakan supaya devisa negara bisa mengalir ke dalam negeri. Dalam arti penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan TNI-Polri hasil karya anak bangsa. Kita bisa buat kapal dan bom. Disamping itu kita sudah buat pesawat tanpa awak. Ini kalau kita bisa beli sendiri, maka lambat lain industri kita berkembang," pungkas dia.(yn)