JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad‎ Taufik menegaskan, sengkarut tower microsell akan dibedah habis-habisan dalam panitia khusus (Pansus) tower microsell DPRD DKI.‎

"Pansus sedikit lagi terbentuk. Nama-nama anggota Pansusnya juga sudah masuk semua. Tinggal disetujui saja. Pekan ini harusnya sudah terbentuk," kata Taufik‎ kepada TeropongSenayan, di gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).‎
‎
Dengan demikian, kasus tiang microsell tak bayar sewa lahan ke Pemprov DKI dipastikan akan semakin memanas.

Apalagi, DPRD DKI begitu getol memojokkan Pemprov DKI dan perusahaan pemilik tiang microsell.

"Pengusaha sudah nggak bayar sewa aset, terus keharusan memberikan kamera CCTV juga tak dijalankan. Emang mereka (perusahan tiang microsell) ngasih kamera CCTV ke kita? Kan enggak, cuma dikasih feed siarnya saja. Itu mah bukan ngasih. Itu namanya Pemprov DKI disuruh jagain tiangnya pengusaha," sembur Taufik. ‎

Karenanya, Taufik bakal meminta perusahaan tiang microsell membayar sewa aset dihitung sejak Pergub 14/2014 disahkan.

Sebab, menurut dia, seharusnya sejak Pergub 14/2014 disahkan, dasar pendirian tiang microsell mengikuti ketentuan dalam Pergub tersebut.

"Ini kan nggak. Udah ada Pergub baru, eh Pemprov DKI tetap aja pakai Pergub 195/2010," ungkap Ketua DPD Gerindra DKI itu.
‎
Akibatnya, Pergub 195/2010 memberi pemasukan lebih sedikit ke pemerintah ketimbang Pergub 14/2014 sebagaimana mestinya.‎

Pergub 195/2010 hanya membolehkan pengusaha ditarik retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan tak bisa lagi ditarik sewa aset.

Sedangkan Pergub 14/2014 mengharuskan pengusaha membayar retribusi pengendalian menara, lalu membolehkan Pemprov DKI menarik sewa aset, serta masih boleh melakukan perjanjian kerjasama lainnya.

"Ini kok malah tetep pilih Pergub yang lama.Pengusaha sih ya seneng aja dikasih aturan yang lebih menguntungkan mereka," pungkas Taufik.‎(plt)
‎