JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas membantah Pasal 122 dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tentang penghinaan terhadap parlemen membuat lembaga maupun institusi DPR sebagai lembaga yang antikritik.
"Bagaimana mungkin kita mau antikritik padahal kerjaan kita mengkritik dan memberi pengawasan kepada pemerintah," ujar Supratman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).
Menurut Supratman, DPR sejatinya harus siap menerima kritikan agar lebih dewasa. Namun, menurut Supratman, yang tak disetujui oleh DPR adalah bila kritikan itu sudah berlebihan dan malah menjelekkan martabat DPR sebagai lembaga legislatif.
"Katakanlah mungkin anggota DPR dalam memberikan pernyataan kemudian orang lain menyamakan dia dengan hewan dan sebagainya atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita sebagai sebuah anak bangsa dengan pola adat ketimuran. Itu yang tidak boleh," papar Supratman.
Aturan lebih rinci terkait pasal ini, kata Supratman, akan diatur dalam Tata Tertib DPR dan segera dibahas dalam waktu dekat ini. Pasal serupa, lanjutnya, juga akan dibahas dalam RUU KUHP yang masih dalam tahap pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja).
"Pembahasan panja KUHP sekarang, ada yang namanya pasal nanti contempt of parlement, penghinaan terhadap parlemen, mekanismenya karena kalau dilakukan oleh orang per orang itu bisa lebih rumit," jelasnya.
Diketahui, pasal 122 huruf K tersebut berbunyi, "Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 121A, MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR." (aim)
