JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan, publik tidak memiliki pilihan selain menggugat ke MK jika menolak UU MD3. Gugatan tersebut didorong oleh semangat menjaga demokrasi.

Jalan satu-satunya menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) ini setelah DPR akhirnya mengesahkan revisi UU MD3 yang didalamnya memuat pasal imunitas Anggota DPR, kewenangan lebih MKD dan kewenangan panggil paksa oleh DPR.

"Ini Undang-Undang MD3 sudah telanjur disahkan, bila pasal-pasal ini diketahui saat proses pembahasan ceritanya bisa lain. Tapi karena sudah disahkan, pilihannya tidak ada jalan lain UU MD3 ini harus digugat ke Mahkamah Konstitusi," ujar Salang kepada wartawan, Selasa (13/2/2018).

Salang menilai arah UU MD3 ini akan membungkam demokrasi. Menurut dia, adalah hak warga masyarakat mengkritisi kinerja DPR karena mereka dipilih oleh rakyat dan bekerja atas nama rakyat. Bila mereka Anggota DPR tidak bisa dikritisi oleh rakyat tentu akan merusak semangat demokrasi.

sebelumnya diberitakan, terdapat empat pasal kontroversi UU MD3 yang rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, keempat pasal itu adalah penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, hak imunitas DPR, kewenangan untuk memanggil paksa, dan bisa memidanakan orang yang menghina DPR. Dari dua pasal tersebut, PPP sangat getol mempersoalkan penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, serta hak imunitas anggota dewan.

Menurut Arwani, publik berhak mengajukan gugatan peninjauan kembali (juducial review) ke MK jika tidak berkenan atas pengesahan tersebut.

"Semua Undang-Undang yang telah disahkan DPR terbuka untuk di-judicial review. Hak masyarakat untuk melakukan judicial review," kata Waketum PPP itu di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (12/2/2018). (plt)