"Tidak Ada Pilihan Selain Menggugat UU MD3"
Oleh ferdiansyah pada hari Selasa, 13 Feb 2018 - 17:06:55 WIB

Bagikan Berita ini :

10sebastian.jpg
Sumber foto : ist
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan, publik tidak memiliki pilihan selain menggugat ke MK jika menolak UU MD3. Gugatan tersebut didorong oleh semangat menjaga demokrasi.

Jalan satu-satunya menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) ini setelah DPR akhirnya mengesahkan revisi UU MD3 yang didalamnya memuat pasal imunitas Anggota DPR, kewenangan lebih MKD dan kewenangan panggil paksa oleh DPR.

"Ini Undang-Undang MD3 sudah telanjur disahkan, bila pasal-pasal ini diketahui saat proses pembahasan ceritanya bisa lain. Tapi karena sudah disahkan, pilihannya tidak ada jalan lain UU MD3 ini harus digugat ke Mahkamah Konstitusi," ujar Salang kepada wartawan, Selasa (13/2/2018).

Salang menilai arah UU MD3 ini akan membungkam demokrasi. Menurut dia, adalah hak warga masyarakat mengkritisi kinerja DPR karena mereka dipilih oleh rakyat dan bekerja atas nama rakyat. Bila mereka Anggota DPR tidak bisa dikritisi oleh rakyat tentu akan merusak semangat demokrasi.

sebelumnya diberitakan, terdapat empat pasal kontroversi UU MD3 yang rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, keempat pasal itu adalah penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, hak imunitas DPR, kewenangan untuk memanggil paksa, dan bisa memidanakan orang yang menghina DPR. Dari dua pasal tersebut, PPP sangat getol mempersoalkan penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, serta hak imunitas anggota dewan.

Menurut Arwani, publik berhak mengajukan gugatan peninjauan kembali (juducial review) ke MK jika tidak berkenan atas pengesahan tersebut.

"Semua Undang-Undang yang telah disahkan DPR terbuka untuk di-judicial review. Hak masyarakat untuk melakukan judicial review," kata Waketum PPP itu di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (12/2/2018). (plt)

tag: #uu-md3  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca TeropongSenayan Yth

Dalam beberapa hari terakhir, teror bom mengguncang Tanah Air. Rakyat, pemerintah, dan aparat kaget, terkejut dan terkesima. Marah, kesal, cemas, was-was serta ekspresi sejenis muncul bersamaan.

Harapan akan segera terbitnya revisi UU Anti Terorisme menyeruak di tengah perbincangan publik. Polemik pun turut menghangatkan harapan itu.

Bagaimana pandangan Anda tentang penerbitan revisi UU Anti Terorisme :

  • Perlu, segera terbit
  • Dibahas dan dikaji terlebih dulu
  • Tidak perlu
LIHAT HASIL POLING