Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden, MKD: Agar Tidak Dikriminalisasi
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 13 Feb 2018 - 19:19:20 WIB

Bagikan Berita ini :

58Sufmi-Dasco-Ahmad.jpg
Sumber foto : Istimewa
Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menilai, pemeriksaan anggota DPR harus seizin presiden sebagai bentuk antisipasi dari tindakan kriminalisasi.

Poin tersebut terdapat dalam pasal 245 UU MD3, berbunyi pemanggilan anggota DPR harus melalui persetujuan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan MKD.

"Sudah ada beberapa contoh misalnya anggota DPR diproses di Polres karena laporan-laporan, ada tujuan tertentu untuk mengkriminalisasi. Ada anggota DPR tiba-tiba dipanggil Polres padahal permasalahan kasusnya belum jelas," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dasco menjamin, meski harus melalui pertimbangan MKD untuk memanggil anggota DPR, tapi tidak akan menghambat proses hukum.

"Dalam Pasal 245 disebutkan MKD memberikan pertimbangan sehingga kalau kami sudah memberikan pertimbangan maka Presiden mengizinkan. Tapi intinya dalam pasal tersebut Presiden wajib meminta pertimbangan MKD," katanya.

Meski demikian, dalam pasal 245 itu tidak berlaku bagi tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan tugas legislatif atau soal tindak pidana khusus dan tertangkap tangan.

"Tapi kalau ditanya dalam jangka waktu berapa lama memberikan pertimbangan, mungkin tidak akan lama, yang penting MKD cukup waktu memperlajari berkasnya dan cukup melakukan penyelidikan ke aparat penegak hukum," ungkap Waketum Partai Gerindra itu.(yn)

tag: #revisi-uu-md3  #uu-md3  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca teropongsenayan.com yth.

Polemik Ratna Sarumpaet, dalam waktu sekejap, membuka mata-telinga dan mengejutkan banyak kalangan. Termasuk mata dan telinga para politisi.

Setelah polisi membuktikan kebohongan Ratna, dan yang bersangkutan juga mengaku berbohong, polemik pun semakin kencang. Di sisi lain, beberapa kalangan menengarai polemik kebohongan Ratna berimplikasi terhadap elektabilitas pasangan calon (paslon) peserta Pilpres 2019. Yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Anda, seperti apa dampak dari implikasi tersebut:

  • 1. Berpengaruh positif terhadap Joko Widodo-Maruf Amin
  • 2. Berpengaruh positif terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
  • 3. Tidak berpengaruh terhadap masing-masing paslon
LIHAT HASIL POLING