JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Rumah pemukiman warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, terdampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari tempat pembuangan sampah tersebut.

Warga pun memprotes keras lantaran bau tak sedap akibat sampah yang tumpah di jalan sekitar rumah mereka. Bahkan, lalat-lalat hijau saat ini kerap menyerang warga yang melintas.

Tokoh Masyarakat Ciketing Udik, Bantar Gebang, Anen Samsudin mengatakan, bentuk pencemaran dari TPST memang berbagai macam.

"Kami sudah sering mengeluhkan masalah ini, namun tak kunjung ada perhatian dari pengelola TPST Bantar Gebang," kata Anen kepada wartawan, Senin (19/2/2018).

Selain itu, rumah warga yang berbatasan langsung dengan TPST Bantar Gebang, kerap diganggu dengan pencemaran limbah air TPST Bantar Gebang. Air tanah warga menjadi kuning dan berbau.

Demikian juga polusi udara yang menyengat dengan perkembangbiakan lalat yang luar biasa menjadi gangguan yang sehari-harinya dirasakan warga.

Menanggapi hal ini, pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menilai Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terbukti tidak becus mengurus sampah di TPST Bantar Gebang.

Bahkan, sejak dilakukan swakelola Pemda DKI, pengelolaan sampah justru mengalami kemunduran.

"Serbuan lalat itu akibat tahapan coper soil (pengadaan tanah untuk menutup lapisan sampah) dilakukan secara asal-asalan," ujar Amir.

Selain itu, coper soil juga tidak seluruhnya tanah merah tapi dicampur dengan tanah boncos.

Akibatnya, lanjut Amir, bau busuk sampah bukannya dapat dihilangkan, malahan sebaliknya semakin menyeruak. Belum lagi serbuan lalat yang masuk sampai ke pemukiman warga sekitar Bantar Gebang.

Selain itu, pembangunan jalan di kawasan TPST Bantar Gerbang juga dipertanyakan. Pasalnya, kendaraan pengangkut sampah kerap terbalik.
"Kemungkinan jalannya tidak rata, dan berlubang" beber Amir.

Karena itu, Amir menyarankan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno tidak begitu saja mempercayai laporan Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa kondisi TPST Bantargebang semakin kondusif.

Untuk diketahui, luas lahan TPST Bantargebang mencapai 110 hektare, yang terbagi lima zona. Namun, sejak 19 Juli 2016 lalu, Pemprov DKI telah mengambil alih pengolahan TPST Bantargebang yang sebelumnya dikelola pihak swasta dalam hal ini PT GTJ dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) yang menerapkan sistem sanitary landfill.(plt)