JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sebanyak 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial menyerukan seruan moral dalam menjaga dan memperjuangkan nilai keberagaman.
Dalam salah satu poin seruannya mereka menyoroti pilkada serentak di 171 daerah. Mereka berharap para politisi tidak menggunakan politisasi agama, kampanye hitam, dan isu SARA yang dapat mengancam integrasi nasional.
"Semua pihak menginginkan pilkada dan pilpres yang berintegritas, salah satu indikator ialah kampanye yang sehat, produktif dan mencerdaskan," ujar Ketua Setara Institute Hendardi saat membuka konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Hendardi berharap tidak ada sentimen SARA, hoaks, dan ujaran-ujaran kebencian dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Apalagi, dengan cara mengkapitalisasi kekerasan dan benturan sosial.Menurut Hendardi, kampanye melalui politisasi agama dan ujaran kebencian dapat mengancam kohesi sosial, kebhinekaan, dan integrasi nasional.
"Secara aktual seruan moral kebhinekaan ini juga ditujukan untuk mengingatkan semua pihak yang berkontes dalam 171 Pilkada dan Pemilu 2019 untuk tidak menggunakan sentimen SARA dalam berkampanye. Karena dampak dari itu adalah kohesi sosial kita yang terkoyak-koyak," ucapnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan Henny Supolo dari Yayasan Cahaya Guru menbacakan enam seruan moral mewakili 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, akademisi hingga aktivis kemanusiaan.
Mereka mendesak pemerintah mengambil tindakan yang tepat dan profesional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa.
Presiden Joko Widodo harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat penegak hukum untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan.
Dalam konferensi pers tersebut hadir beberapa tokoh lintas agama dan masyarkat sipil, antara lain Jeirry Sumampow mewakili PGI, Pemikir Islam Musdah Mulia, Rubiyanti Kholifah dari Asian Muslim Action Network (AMAN), pengamat politik Boni Hargens, dan Gus Soleh Marzuki dari Pengajian Kebangsaan. (aim)
