JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sudah berjalan 10 bulan dan belum ada titik terang. Untuk itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan agar Presiden Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

"Kalau Presiden mau membuat TGPF itu langkah bagus, mungkin itu bisa melengkapi kerjanya penyidikan Polri," kata Komisioner Komnas HAM AmiruddinAl Rahab di kantornya, Jl. Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).

Amiruddin menegaskan, nantinya TGPF kasus Novel bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap perkara tersebut.

"TGPF itu akan bekerja baik kalau dia bersama, jadi tidak dalam konteks menyerah-menyerahan," terangnya.

Kendati demikian, Amiruddin mengatakan, pihaknya menghormati proses penyelidikan yang tengah dilakukan kepolisian saat ini. Ia pun juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil penyidikan dari kepolisian.

"Kalau dua tim seperti itu kerja sama kan lebih bagus daripada sendiri. Itu kalau presiden mau buka. Tapi karena saat ini belum ada, saya tegaskan kita menghormati kerja kepolisian," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia menyebut, akan terus mengejar kepolisian untuk mengungkap pelaku penyerangan.

Saat ditanya terkait pembentukan tim pencari fakta, Presiden menyampaikan, pemerintah baru akan mengambillangkah lainnya apabila kepolisian sudah tak mampu menyelesaikan kasus ini. Hal ini pun disampaikan kepolisian kepada Jokowi. Sayangnya, Jokowi saat itu enggan menyebut langkah apa yang akan ditempuh apabila kepolisian sudah menyerah.

"Dan Polri juga sudah sampaikan, kalau polri sudah gini (gestur angkat tangan) baru kita akan step yang lain," ujar Jokowi.(yn)