JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Persoalan kartu taniternyata tak hanya merepotkan petani. Penyalur pupuk pun ikut kerepotan. Sejumlah penyalur pupuk mengeluhkan soal kartu tani saat berdialog dengan calon Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said, Jumat (23/2/2018), di Sokaraja, Purwokerto.

"Kami diancam akan dipidanakan kalau menjual pupuk tanpa kartu petani. Padahal banyak petani yang tidak memiliki kartu petani," kata Yani, salah seorang penyalur pupuk yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Yani mengaku sangat perihatin denganpetani karena susah dan sulit membeli pupuk. Dia terpaksa memberi pupuk kepada petani meski tidak memiliki kartu tani. "Saya ambil risiko saja," katanya.

Penyalur pupuk yang lain menyampaikan aspirasi senada. Sehingga mereka meminta agar kartu tani dihapus. Karena menurut mereka sangat merepotkan petani.

"Kalau kartu itu ada manfaatnya buat petani, pasti tidak usah disuruh petani akan berbondong-bondong bikin kartu petani," ujarnya.

Dia menceritakan, untuk membeli pupuk, petani terlebih dahulu harus menyetor sejumlah uang ke bank (top up). Dengan kartu yang dimilikinya dia bisa menebus pupuk di kios pupuk terdekat.

"Petani itu beli pupuk tidak utang saja sudah bagus.Lhabuat makan saja susah kok disuruh nabung di bank," katanya.

Menanggapi hal tersebut Pak Dirman menyampaikan, dalam beragam pertemuan dengan kelompok tani, perangkat desa, dan juga berbagai kalangan lainnya, dirinya selalu mendapat keluhan soal kartu tani.

"Di mana-mana keluhannya sama. Karena itu jika terpilih dengan segala hormat kepada yang membuatnya saya akan hapus kartu petani dan menggantinya dengan program Petani Mandiri," kata Pak Dirman.

Menurut Pak Dirman, tujuan membuat kartu itu mungkin baik. Tetapi pelaksanaannya kedodoran. Petaninya belum siap menerima transaksi nontunai. Karenanya perlu dilakukan perubahan mendasar agar memudahkan petani.

Program ini, lanjut Pak Dirman, memberikan jaminan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk dan bibit. Menyediakan bantuan keuangan bagi petani selama masa tanam. Juga menjaga stabilias harga dengan melaksanakan regulasi yang ada.

Program ini juga memfasilitasi peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian, serta menyediakan jaminan sosial bagi petani lanjut usia. "Dengan program ini petani lansia akan mendapat pensiun," ujar Pak Dirman. (aim)