JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif membenarkan kabar bahwa puluhan pejabat tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemprov DKI akan dirombak besar-besaran.
Syarif berharap, rencana perombakan atau pergantian 'kabinet baru' era kepemimpinan Anies-Sandi jangan sampai ditunda lagi.
"Saya kira perombakan pejabat di DKI jangan ditunda-tunda lagi. Harus segera lakukan pergantian pejabat baru," kata Syarif kepada TeropongSenayan di gedung DPRD Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Hal ini, menurut Syarif, penting agar percepatan program Anies-Sandi seiring sejalan dengan yang diharapkan. Dengan begitu, proses birokrasi yang berkaitan dengan penyerapan anggaran juga bisa tercapai.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI ini menjelaskan, pergantian pejabat tidak perlu lagi membawa perasaan seperti menunggu pejabat yang mau pensiun. Sebab, menurutnya, birokrasi harus jalan sesuai dengan kebutuhan dan sistem birokrasi perkembangan zaman.
"Pak Anies jangan pakai perasaan lah. Segera saja lakukan perombakan. Soalnya per Maret ini saja, baru Rp 7,4 triliun anggaran APBD 2018 yang terserap. Sebaiknya wajah baru atau sebanyak 85 pesen sesuai assessment. Artinya jangan molor lagi dari 16 April yang sudah direncanakan. Birokrasi itu tidak ada perasaan mau pensiun. Ini soal kebutuhan birokrasi," papar Syarif.
Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan, pergantian beberapa kursi penting di Pemda DKI itu lantaran banyak pejabat teras yang justru menghambat atau tidak mampu mengikuti ritme kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Diketahui, beberapa hari terakhir memang beredar kabar di kalangan awak media Balaikota-DPRD, bahwa saat ini sudah banyak pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang kasak-kusuk khawatir jabatannya dicopot.
Bahkan, demi mengamankan posisi mereka saat ini, ada juga sebagian yang sibuk melakukan lobby-lobby agar tidak 'dibuang' ke posisi baru yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.
Sebelumnya, diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, yang tak lain adalah Wakil Ketua Timses Anies-Sandi di Pilkada DKI, Mohamad Taufik blak-blakan menyebut sejumlah pejabat yang akan dicopot.
Diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Olahraga dan Pemuda serta Dinas Tata Air.
"Dirut BUMD yang kerjanya nggak becus juga akan diganti," ungkap Taufik tanpa mau menyebut BUMD yang dimaksud di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (6/3/2018).
"Jadi, pejabat yang bikin beban gubernur atau yang selama ini dinilai menghambat program-program Anies-Sandi pasti diganti," kata Taufik.
Sebelumnya, pada pertengahan Januari lalu, Anies telah melantik delapan pejabat baru.
Anies mengaku telah mengonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan pejabat baru tersebut.
Konsultasi ini dilakukan mengingat jabatan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang belum genap enam bulan sejak dilantik 16 Oktober 2017 lalu.(yn)
