JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, rencana KPK untuk mengumumkan calon kepala daerah (cakada) yang diduga terlibat kasus korupsi harus jalan terus.

Hal itu diutarakan oleh Taufik menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi.

"Kita harus hormati KPK, jangan sampai masalah hukum diintervensi politik. Kita tidak lihat mengganggu atau tidak. Harus dipisahkan antara proses politik dengan hukum," kata Taufik Kurniawan, di Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Menurut Taufik, kasus korupsi oleh calon kepala daerah merupakan perbuatan pribadi.

Da meminta jika ada kepala daerah atau calon kepala daerah yang melakukan tipikor tidak dibawa-bawa atas nama partai politik atau pemerintah. Karena itu, Waketum PAN itu menyarankan agar KPK menindak tegas para pelaku korupsi.

"Korupsi kan urusan calon bukan pemerintah atau partainya. Itu oknum. Jangan sampai dibawa ke pemerintah nanti pemerintah pusing, KPK pusing lalu ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Lalu partai takut, ya jangan takut karena (itu) urusan pribadi (calon)," tandasnya.(plt)