Bisnis
Oleh M Anwar pada hari Selasa, 20 Mar 2018 - 20:04:12 WIB
Bagikan Berita ini :

Genjot Daerah Perbatasan, Ini yang Dilakukan Kemenkop Untuk UMKM

78IMG_20180320_195639.jpg
Luhur Pradjarto, Asisten Deputi Permodalan, Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Perbatasan Negara yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Selasa (19/3/2018) di Jakarta (Sumber foto : Istimewa )

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kementerian Koperasi dan UKM bersama BUMN serta instansi pemerintah lainnya akan memberdayakan UKM di daerah perbatasan. Tujuannya untuk menggenjot perekonomian di daerah perbatasan yang belakangan ini mendapat prioritas pembangunan infrastrukturnya.

"Daerah perbatasan negara adalah daerah yang perlu mendapat perhatian. Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan bila tidak dibarengi dengan pemberdayaan UMKM sebagai pelaku usaha, maka akan lama pertumbuhan perekonomiannya," ujar Luhur Pradjarto, Asisten Deputi Permodalan, Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (19/3/2018) di Jakarta.

Luhur mengatakan hal itu dalam acara Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Perbatasan Negara yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Peserta Rakor adalah Kepala PLBN, Sekda, Kementerian Pertanian, dan Perwakilan BI dari provinsi Kalbar, NTT dan Papua serta pejabat eselon II di BNPP.

Kepada peserta Rakor, Luhur juga menyampaikan bahwa sinergi kegiatan lintas Kementerian maupun BUMN penting untuk memperkuat perekonomian di daerah-daerah perbatasan. Sebab, apabila pelaku UMKM tidak diperkuat, maka bisa mengakibatkan kerawanan sosial, misalnya mudahnya penyeludupan, daya beli masyarakat terpuruk, daya saing pelaku usaha menurun.

"Oleh karena itu kementerian Koperasi dan UKM akan mendukung para UMKM melalui pengembangan Wirausaha Pemula," tegas Luhur.

Diungkapkan, pelaku usaha mikro dan kecil akan diberikan dukungan permodalan melalui kegiatan bantuan pemerintah. Mereka bisa mengusulkan proposal yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan antara lain telah melakukan usaha produksi minimal 6 (enam) bulan, memiliki Ijin Usaha, memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis.

"Mengingat UMKM di daerah perbatasan, umumnya belum memperoleh pelatihan, maka perlu diberikan pelatihan yang dilakukan oleh perangkat daerah atau bisa bekerjasama dengan perbankan atau perusahaan setempat dengan mengoptimalkan dana CSR," ujar Luhur.

Pada kesempatan tersebut, Boy Tenjuri, Deputi Bidang Pengembangan Perbatasan, BNPP menyampaikan bahwa pemerintah telah merenovasi dan membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu 3 PLBN di Kalimantan Barat, 1 PLBN di Nusa Tenggara Timur dan 3 PLBN di Papua. Direncanakan akan dibangun lagi 10 PLBN.

Pembangunan PLBN bertujuan antara lain untuk meningkatkan keamanan. Oleh karena itu, agar kondisi di daerah perbatasan lebih kondusif, maka perlu ada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menggairahkan perkonomian.

"Untuk itu, pengembangan UMKM menjadi penting. Sinegi Kegiatan seperti yang akan dilakukan bersama Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pertanian dapat diikuti oleh Kementerian/Lembaga lainnya yang mana ada 26 K/L yang terkait dengan BNPP," papar Boy.

"Diharapkan dengan adanya Sinergitas dari K/L maupun BUMN, maka masyarakat di sekitar wilayah PLBN dapat lebih sejahtera dan produk UMKM meningkat dan mampu bersaing dengan produk negara tetangga," pungkas Luhur.(rls)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement