JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketum Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah melakukan digitalisasi TKI migran, agar data dan berbagai kasus yang terjadi langsung bisa dipantau.

Usulan itu menyusul eksekusi mati yang dialami Muhammad Zaini Misrin Arsyad, TKI asal Madura, Jawa Timur.

“Di mana pemerintah Arab Saudi tidak memberi tahu secara resmi masalah tersebut kepada pemerintah Indonesia,” tegas Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Fahri menyayangkan tak adanya kesesuaian data sejumlah kasus yang dialami TKI, baik yang sesuai prosedur dan yang non-prosedur.

Untuk itu, dia meminta kementerian terkait dapat mengkalibrasi data TKI. Memang selama ini tidak pernah ada kalibrasi terhadap kasus yang dialami oleh TKI, baik yang sesusai prosedur maupun yang non-prosedur.

“Kita belum pernah ada kalibrasi data, sebenarnya berapa yang disebut (sudah melalui) prosedur itu dan berapa yang non-prosedur? Masak negara tak bisa melacak warganya yang non-prosedur?” kata anggota DPR dari Dapil NTB itu.

Fahri mendesak pemerintah segera melakukan digitalisasi data dan sistem perlindungan bagi para TKI, agar peristiwa hukuman pancung seperti Zaini Misrin itu tidak terulang ke depannya.

“Semuanya harus dengan sistem perlindungan digital. Otak kita saja sekarang bisa di-scan. Masak kita tidak tahu kalau rakyat kita ada yang tiba-tiba dihukum mati?,” sesal Fahri.(yn)