​JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Partai Demokrat meradang dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kasus korupsi e-KTP.
Hasto sebelumnya melontarkan pernyataan bahwa tidak mungkin kader PDIP korupsi e-KTP lantaran ketika itu bukan pemegang kekuasaan. Ucapan itu membantah tudingan Setya Novanto, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima USD 500 ribu dari proyek e-KTP.
"Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak? Sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," kata Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan saat dihubungi, Jumat (23/3/2018).
Menurut Hinca, seharusnya tindak pidana tidak pandang bulu siapapun partainya yang berkuasa. Sebab, perbuatan yang dilakukan secara pribadi harus dipertanggungjawabkan secara pribadi pula.
"Tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa. Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi," jelasnya.
Pasalnya, terang Hinca, sudah menjadi kewajiban partai politik untuk melindungi kader-kadernya, dan memberikan bantuan hukum jika kadernya tengah mengalami proses hukum. Namun, pembelaan tersebut tanpa dikakukan secara membabi buta.
"Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi e-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain. Pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program e-KTP ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah dua kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang e-KTP," tutupnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya 'menunjuk hidung' pemerintah saat itu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus e-KTP. PDIP bahkan menyinggung slogan Partai Demokrat (PD), partai penguasaan saat proyek e-KTP bergulir.
"Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'katakan tidak pada korupsi', dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP," ucapnya.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," tambahnya.(yn)