JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menilai, penyataan terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto yang menyeret nama Puan Maharani dan Pramono dalam pusaran kasus e-KTP terlalu gegabah.

"Setya Novanto bukanlah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa tersebut melainkan hanya mendasarkan pada pernyataan orang lain yang juga tersangka dalam kasus korupsi E-KTP (Made Oka)," kata Basarah saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Dengan demikian, terang Basarah, pernyataan Novanto tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi, salah satu alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sepanjang tidak dilengkapi dan didukung dengan alat bukti lainnya.

"Dalam hukum acara pidana kesaksian Setya Novanto ini disebut sebagai tertimoniun de auditu yaitu kesaksian karena mendengar dari orang lain yang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung," ujarnya.

"Dengan demikian keterangan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai kebenaran materiil tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain," tuturnya.(yn)