JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pendekatan militer dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus dihentikan. Sebab, pendekatan ini bisa membuat dunia internasional menuduh TNI sebagai pelanggar HAM.

Selain itu, masyarakat juga tidak tenang karena merasa diteror degan penggunaan-penggunaan istilah menakutkan seperti perang.

Begitu kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (28/3/2018).

Menurutnya, pendekatan yang paling tepat adalah melakukan pendekatan penegakan hukum.

"Pendekatan penegakan hukum adalah yang paling tepat, sehingga penindakannya pun dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada trauma di tengah masyarakat Papua lagi. Jangan pakai pendekatan perang," ujarnya.

Dalam hal ini, politisi PDIP ini mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang menghadapi apapun kejadian di tanah Papua dengan penegakan hukum. Charles berkeyakinan bahwa masyarakat Papua mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi tersebut.

Selain itu rakyat Papua mengapresiasi perhatian khusus yang diberikan oleh presiden Jokowi untuk tanah Papua dengan anggaran yang meningkat tajam. Charles juga berharap upaya yang dilakukan TNI dapat sejalan dengan arah kebijakan Presiden.

"Bukan sedikit-sedikit keluar pernyataan perang. Kita adalah bangsa yang semakin beradab. Kondisi di Papua sudah sangat berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu," tukasnya.(yn)