JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kalangan DPR menyoroti ‘Sinergi BUMN’ ala Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar menyebut sinergi BUMN yang diterapkan Menteri Rini dalam praktiknya mengarah pada praktek monopoli.
Bahkan, menurut Nasril, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya juga pernah menyatakan Sinergi BUMN cenderung bersifat monopolistis.
Nasril menegaskan, monopoli BUMN belakangan kian tampak jelas dalam proyek infrastruktur.
Akibatnya, kata anggota Fraksi PAN ini, sinergi BUMN tersebut membuat kolaps ribuan kontraktor swasta.
“Monopoli ini berbahaya. Bisa merusak perekonomian bangsa,” kata Nasril disela-sela seleksi anggota KPPU di gedung DPR, Senayan, Jakarta, (28/3/2018).
Selanjutnya, Anggota Komisi VI DPR lainnya, Darmadi Durianto mengaku sepakat, bahwa sinergi BUMN di proyek infrastruktur cenderung monopolistis.
“BUMN habis-habisan mengambil semua pekerjaan karena ditugaskan menterinya mengejar kentungan tanpa berpikir keadilan,” ujar Darmadi.
Anggota F-PDI Perjuangan ini mendesak agar kedepan swasta diberi kesempatan bersaing dalam proyek infrastruktur.
Senada dengan Darmadi, Anggota Fraksi Gerindra Mohamad Hekal juga meminta peran swasta diperbesar.
“Hubungan bisnis BUMN dan swasta juga harus dibenahi. Bayar tepat waktu dan beri margin keuntungan lebih baik,” katanya.
Hamdhani, anggota Komisi VI DPR dari Partai Nasdem, juga mendesak agar penggunaan APBN untuk proyek infrastuktur bisa menciptakan persaingan yang adil.
“Swasta jangan dianaktirikan. Yang lebih banyak menyerap tenaga kerja itu kan swasta,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Bambang Rachmadi menyebut, dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat, ada 37 ribu kontraktor swasta bangkrut akibat dikalahkan BUMN.
“Jika swasta menjadi subkontraktor BUMN, mereka telat dibayar. Kadang tidak dibayar,” ujar Bambang.
Diketahui, BUMN memang dominan dalam proyek infrastruktur senilai Rp 4.197 triliun. Bahkan dalam proses lelang, swasta kerap tak diajak.
Misalnya, di proyek Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo, hanya 10 perusahaan yang diundang lelang dan semuanya BUMN.
Selain itu, dalam pembangunan 65 bendungan senilai Rp 29 triliun di seluruh Indonesia, sepanjang 2015-2019, BUMN menyapu bersih semua proyek. Sehinga di setiap lelang, swasta hanya seperti penggembira.
Salamuddin Daeng, analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menyatakan, langkah BUMN memang berbahaya. Selain menjadi monopoli yang tidak efisien dan merusak perekonomian, BUMN itu juga jadi haus modal.
“Dan itu hanya dipenuhi lewat utang,” kata Salamuddin.
Dikatakan dia, utang empat BUMN kontruksi terbesar di bursa efek, yaitu Wijaya Karya, Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan Pembangunan Perumahan sudah mencapai Rp 156,99 triliun pada 2017.
Naik 63.14% dari 2016 yang sebesar Rp 96,23 triliun. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) BUMN karya kini 2,99 kali, tertinggi sejak 2014.
Salamuddin menduga, lonjakan utang BUMN akan menghilangkan kesempatan mereka mengabdi pada kepentingan rakyat dan negara.
“Mereka akan sibuk mengurusi naiknya utang dan mengambil proyek apa saja, menaikan harga, demi membayar utang,” katanya.
Padahal, tambah dia, kinerja empat BUMN Karya di lantai bursa juga melempem. Selama Maret 2018, nilai saham BUMN karya jatuh 15.05%. Sepanjang 2017, harga saham BUMN merosot rata-rata 13,70%. (Alf)
