JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi PDI-P DPRD DKI meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno tak alergi menggunakan istilah pembangunan yang sudah populer di era Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD DKI Fraksi PDIP William Yani saat menyampaikan pandangan Fraksinya atas rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI periode 2017-2022, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).
"Kami berharap agar pemerintah daerah saat ini tak perlu 'alergi atau tidak nyaman' dengan beberapa istilah yang terlanjur populer maupun tidak populer berkenaan dengan pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2017, misalnya tentang normalisasi sungai termasuk sungai Ciliwung, RPTRA, rusunawa, Rusunami, rumah deret, penggusuran atau penertiban, KJP, KJS, dan lian-lain," beber William.
William meminta Anies-Sandi tak memikirkan istilah lain untuk menjalankan program. Yang penting, menurut William, yakni aksi konkret jika program atau istilah yang sudah ada dilanjutkan kembali.
"Yang penting ketika hal itu lebih besar manfaatnya bagi kota Jakarta Ibu kota NKRI berikut warga kotanya, apa salahnya dilaksanakan atau dilanjut," ujarnya.
William juga mempertanyakan bagaimana Anies-Sandi bisa menurunkan 1 persen tingkat kemiskinan dalam waktu 5 tahun.
Menurutnya, angka penurunan itu tak sebanding dengan peningkatan kewirausahaan yaitu OK OCE.
"Kami menganggap bahwa angka penurunan tersebut tidak sebanding dengan semangat peningkatan kewirausahaan yaitu OK OCE, merevitalisasi lokasi sementara dan lokasi binaan, dan upaya-upaya lain penguatan ekonomi rakyat itu seperti apa kegiatan atau tindakannya?" ucap William. (Alf)