JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPP Partai Golkar memberi waktu 10 hari bagi Mahyudin untuk mengambil sikap soal rencana pergantiannya sebagai Wakil Ketua MPR. Menanggapi hal itu, Mahyudin mengaku belum mengetahui informasi tersebut.
"Enggak ngerti saya, masa saya yang diberi waktu 10 hari bukan tim yang diberi 10 hari. Saya tidak tahu tuh, saya belum dapat surat. Saya kira kalau itu silakan saja," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Mahyudin mengaku tidak gentar jika nantinya ada sanksi yang akan diberikan DPP Golkar lantaran tidak menyerahkan jabatan Wakil Ketua MPR kepada Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.
"Kalau mau saya dicopot silakan saja, diproses sesuai hukum dan aturan berlaku. Saya menolak kalau dipaksa mengundurkan diri. Saya masa disuruh bunuh diri harus mau, kalau bertentangan dengan harga diri dan norma yang ada kenapa harus mau," tegasnya.
Selain itu, ia menegaskan tidak akan lagi memakai bendera Golkar pada Pileg 2019 mendatang, melainkan akan melalui jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Saya ingin beri kesempatan kepada kader dan saya juga ingin memperjuangkan kepentingan daerah dimana sekarang kita merasa ada disparitas pembangunan pusat dan daerah. Ini perlu perjuangan kerasa untuk daerah. Ketiga tentu dengan dinamika internal partai, saya merasa sudah tidak kondusif di partai saya," tandasnya.
Dikabarkan jika kesepakatan waktu 10 tidak juga tercapai, maka Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan diminta turun tangan memutuskan rencana penggantian Mahyudin dengan Titiek Soeharto.(yn)