JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sudah genap 6 bulan berkantor di Balai Kota DKI.
Kini mereka memiliki kewenangan penuh untuk membentuk formasi 'Kabinetnya sendiri' di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) demi mendukung percepatan visi dan misi selama lima tahun kedepan.
Wacana perombakan pejabat pun, belakangan makin santer terdengar di lingkungan Pemprov DKI dan DPRD.
Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno membenarkan bahwa evaluasi pejabat DKI sudah dimulai.
"Ini baru mulai, jadi kami sabar saja menunggu dan tidak ada tenggat waktu untuk ini (merombak)," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (17/4/2018).
Sandi juga meminta semua pihak bersabar mengenai formasi baru di kabinetnya. Dia tidak mau muncul banyak spekulasi mengenai perombakan PNS.
Sandi memastikan bahwa prosesnya tidak akan terburu-buru. Menurutnya, reviewkinerja dilakukan berdasarkan profesionalisme dan kinerja mereka.
"Kami berharap teman-teman media juga mendukung agar tercipta situasi yang lebih tidak penuh dengan kekhawatiran di kalangan birokrasi Pemprov DKI," ujar Sandi.
Meski demikian, Sandi sebelumnya juga pernah mengungkapkan kriteria yang akan digunakan untuk merombak pejabat.
Dia bilang, ingin menyesuaikan para pejabat di posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.
"Kami akan sesuaikan, tentunya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan rumpunnya, sesuai dengan memangbackgroundsecara teknisnya seperti apa," ujar Sandi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelumnya juga mengaku akan mengusulkan hal yang sama.
Menurut Taufik, untuk posisi SKPD yang berkaitan dengan hal teknis dan pembangunan. Dia menilai harus diisi orang dengan latar belakang yang sesuai.
"Kayak Dinas Perumahan kemarin saya tanya saja megap-megapsoal DP Rp 0 di RPJMD, karena apa?Basic-nya bukan di situ," ujar Ketua DPD Gerindra DKI itu.
Selain itu, Taufik juga meminta pejabat yang memiliki latar belakang seorang pamong tidak mengurusi dinas teknis.
Saat ini, memang ada beberapa pejabat yang menempati posisi tak sesuai dengan latar belakang mereka.
Berdasarkan catatan redaksi, antara lain,Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah, Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Aji juga bukan pejabat yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan bidang teknis itu.
Mereka bertiga sebelumnya adalah seorang camat yang kemudian diangkat Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi kepala dinas di bidang-bidang teknis.
Memang banyak pejabat yang latar belakangnya tidak sesuai. Meski sudah menyebut akan menyesuaikan latar belakang mereka, Sandi mengatakan kinerja mereka selama ini juga akan dipertimbangkan. Mereka akan dipertahankan jika ternyata selama ini berkinerja baik.
"Kalau mereka bisa berkinerja baik, kan ada yang memang beradaptasi dengan baik, walaupun bukan sesuai dengan backgroundpendidikannya ataubackgroundkeahliannya, itu layak dipertahankan," ujar Sandi. (Alf)
