JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta masih menunggu hasil kajian terhadap rencana penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan pihaknya saat ini masih mempertimbangkan berbagai potensi dan risiko yang terjadi jika saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) dilepas.

Hal ini, kata dia, penting agar rencana penjualan dari emiten yang memproduksi minuman bir itu tidak menggangu perekonomian atau keuangan Pemprov DKI.

"Beberapa penasehat keuangan dan penasehat strategi investasi sudah menyampaikan proposalnya. Jadi kami sekarang lagi kaji," kata Sandi, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Selain itu, dia menambahkan, karena Delta ini adalah perusahaan terbuka maka Pemprov DKI akan terus melakukan komunikasi dengan beberapa pihak terkait, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahkan, jalinan komunikasi Pemprov DKI dengan mitra bisnisnya San Miguel asal Filipina tetap terjaga baik.

"Perintah dari Pak Gubernur Anies Baswedan sudah jelas. Bahwa kita ingin investasi yang dirasakan oleh hajat hidup orang banyak dan untuk kemaslahatan masyarakat. Kita lagi hitung bagaimana prosesnya ini bisa lebih transparan ke depan dengan konsep good corporate governance," ungkapnya.

Berdasarkan laporan keuangan DLTA, porsi saham yang dimiliki Pemprov DKI mencapai 26,25%. Nilai itu yang merupakan gabungan antara 23,34% saham Pemprov DKI dan 2,91% milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.

Sepanjang 2017, DLTA berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp 279,7 miliar. Angka itu naik 10,25% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp253,7 miliar.

DLTA mencatat, penjualan bersih perusahaan terkerek dari Rp774,9 miliar menjadi Rp 777,3 miliar. Meski demikian, beban pokok penjualan berhasil ditekan dari Rp234,08 miliar menjadi Rp203,03 miliar. Adapun, jumlah aset DLTA naik dari Rp1,19 triliun di akhir 2016 menjadi Rp1,34 hingga akhir tahun lalu.

Sebelumnya, Anggota komisi B DPRD DKI, Prabowo Soenirman mengatakan, bahwa pelepasan saham Delta oleh Pemprov DKI harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Hal ini karena Pemprov DKI saat ini belum memberikan laporan perusahaan bir tersebut ke DPRD.

"Pembahasannya harus dibahas dalam sidang paripurna. Sejauh ini belum ada pembahasan," kata Prabowo baru-baru ini. (Alf)