Opini
Oleh Samuel Lengkey (Advokat, Dir. Eks. Jaringan Analisis Strategis) pada hari Kamis, 19 Apr 2018 - 10:55:50 WIB
Bagikan Berita ini :

Pertemuan Prabowo dan Luhut Binsar Panjaitan di Grand Hyatt (II)

72Samuel-Lengkey2.jpg.jpg
Samuel Lengkey (Sumber foto : Istimewa)

Jika pembicaraan 08 dan LBP tentang pasangan Capres Cawapres dari pihak think thank Istana, tentunya 08 akan berhadapan dengan koalisi partai politik pendukung jokowi, yang akan menanggapi secara beragama. Sudah ada sinyal salah satu cawapres yang sudah mendeklarasikan diri, sedang mempertimbangkan keputusannya untuk meninggalkan koalisi dan bergabung dengan partai lain untuk membangun poros baru. Alasan politis pecah kongsi politik, karena sejak lama partai tersebut telah berjuang sejak tahap pertama pencapresan Jokowi, mereka sudah bekerja keras untuk memenangkan Jokowi sebagai Presiden. Mereka menganggap kelompok merekalah yang telah berjuang keras dan pasang badan terhadap isu agama, isu komunis yang menimpa Jokowi saat pencapresan, karena itu kelompok ini meminta jatah kekuasaan sebagai wakilnya Jokowi. Alasan ini tentu sangat strategis karena ini periode terakhir Jokowi sebagai Presiden.

Di dalam internal PDIP sendiri, ada beberapa tokoh yang bisa diproyeksi untuk mendampingi Jokowi, sebut saja Puan Maharani (PM) yang merupakan putri dari simbol partai, pewaris kursi monarkhi kekuasaan PDIP. Tentu PM harus dipersiapkan dari jauh hari untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan ibunya dan jabatan prestisius itu harus selaras dengan jabatan strategis di pemerintahan. Wakil Presiden tentu sepadan dan bergengsi bagi Ketua Umum PDIP nantinya dan menjadi Wakil Presiden RI tentu menjadi obsesi semua pimpinan partai politik. PM tentunya punya mimpi yang sama untuk duduk dikursi bergengsi tersebut, namun PDIP tentu akan berhadapan dengan realitas politik, bahwa elektabilitas PM belum mengijinkan dia untuk bersanding dengan Jokowi.

PM tentu harus berjuang keras meraih simpati masyarakat jika ingin maju sebagai calon wakil presiden Jokowi nanti, karena elektabilitas Jokowi saat inipun tidak aman untuk diberikan ke PM. Berbeda saat SBY menentukan Budiono sebagai calon wakil presiden, karena popularitas dan elektabilitasnya sangat tinggi, sehingga siapapun cawapresnya SBY saat itu dipastikan menang dan memang itulah yang terjadi. Jokowi mengalami permasalahan popularitas dan elektabilitas yang terus turun dan sulit menyandingkan Jokowi PM di pencapresan 2019.

Disamping PM, masih ada Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan (BG) yang dulu sempat menjadi Kapolri versi DPR RI, tapi dibatalkan oleh Jokowi karena tekanan publik. BG sendiri memiliki banyak catatan penting dalam karir dan jabatannya, hingga mencapai posisi strategis, yakni sebagai mata dan telinga Presiden yang berfungsi sebagai lembaga yang mendeteksi potensi ancaman dini dan deteksi dini suatu kejadian yang akan terjadi. Sebagai mata dan telinga Presiden, tentunya saran dan masukan Kepala BIN sangat menentukan keputusan Presiden dalam mengambil keputusan dan mengamankan kebijakannya. Tidak heran, selama beberapa tahun terakhir kepemimpinan Jokowi, banyak potensi gerakan politik yang mendelegitimasi Jokowi mampu dideteksi dan diantisipasi oleh kepolisian yang bergerak sangat cepat.

BG juga pernah menjadi ajudan Megawati saat ia menjadi Presiden, pria yang dianggap banyak wanita sebagai polisi ganteng dan berwibawa memiliki hubungan profesional dengan Megawati. Mungkin itu salah satu alasan, nama BG mencuat semakin kuat untuk disandingkan dengan Jokowi. BG juga terbukti mampu menyatukan satu suara di DPR RI untuk menerima dirinya sebagai calon Kapolri dan ia juga dikenal sangat dekat dengan banyak pimpinan partai politik. Catatan penting, yang banyak diketahui publik, dia dikenal sebagai polisi yang mampu mempesona semua orang, baik politisi dan para wanita. Kegantengan, kecerdasan, wibawa dan pribadi yang mempesona seorang BG merupakan salah satu pertimbangan beberapa kelompok ingin menyandingkan dia dengan Jokowi.

Megawati sendiri adalah tokoh utama yang memegang kekuasaan penuh terhadap partai politik, segala permasalahan internal partai, keputusan strategis partai menjadi domain Mega. Begitu juga dengan jabatan Calon Wakil Presiden Jokowi. Mega ikut menyeleksi, menentukan dan bisa memutus akhir kursi pendamping Jokowi. Semua mekanisme, metode dan seleksi tetap akan berakhir dimeja Ketua Umum PDIP. Jokowi tak mungkin memutuskan sendiri, karena sebagai partai politik, yang bisa menggerakan mesin politik mulai dari Jakarta sampai ke desa-desa terpencil tetaplah perintah ketua umum partai. Pengurus wajib melaksanakan tugas partai politik, karena jabatan yang ia miliki untuk mengamankan keputusan partai dan kewenangan ini tak dimiliki oleh Jokowi, walaupun dia adalah seorang Presiden. Pengurus partai politik hanya tunduk pada ketua umum dan bukan kepada Presiden.

Calon Wakil Presiden Jokowi dari luar PDIP, tentunya harus mampu menaklukkan hati wanita ini, dia wanita yang banyak pengalaman sejak muda dibidang politik, dia mengalami hari-hari yang buruk selama orde baru, pernah menjadi presiden dan pernah ditinggalkan oleh orang kepercayaannya dan orang kepercayaannya itu menjadi lawan politiknya dalam pemilihan presiden dan orang kepercayaannya itu mampu mengalahkannya. Bagi seorang wanita, tentu perasaan wanita yang subjektif, sulit mengembalikan kepercayaan dari orang yang telah megecewakannya. Pengalaman-pengalaman itu tentunya telah membuat dia matang dalam mengambil keputusan akhir untuk menyetujui calon wakil presiden pendamping Jokowi.

Mega tentunya sudah memiliki tim internal sendiri untuk melakukan kajian dan analisis siapa saja yang bisa menjadi pendamping Jokowi nanti, tim ini bisa saja sudah lama bergerak, selalu memantau perkembangan politik, mengukur potensi orang-orang yang ikut mendorong elektabilitas Jokowi nanti. Tim ini tentunya yang akan mempengaruhi keputusan Mega sebagai Ketua Umum PDIP untuk merekomendasikannya ke partai koalisi dan Jokowi untuk dibahas bersama sebelum deklarasi capres cawapres nanti.

Penentuan pencalonan calon wakil presiden Jokowi, tentunya akan memicu ketegangan di internal partai koalisi yang akan membahas calon wakil presiden yang tepat bagi Jokowi. Apalagi ada ketua umum partai koalisi presiden sudah mendeklarasikan terlebih dahulu untuk menjadi wakil presiden jokowi dan ada juga yang sudah menyebarkan baliho foto dirinya dijalan-jalan, sering muncul dalam iklan-iklan di TV. Situasi ini tentunya menyulitkan partai koalisi untuk memutuskan wakil presiden Jokowi nanti, karena partai tersebut sudah memberikan syarat ketat untuk terus bergabung dalam koalisi. Syarat ketat ini juga merupakan ekspresi dan sinyal politik, sekaligus ancaman halus bagi koalisi partai politik Presiden untuk menerima dirinya sebagai cawapres Jokowi.(*)

TeropongKita adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongKita menjadi tanggung jawab Penulis

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #prabowo-subianto  #luhut-binsar-pandjaitan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Opini Lainnya
Opini

In Prabowo We Trust" dan Nasib Bangsa Ke Depan

Oleh Syahganda Nainggolan
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya kemarin di acara berbuka puasa bersama, "Partai Demokrat bersama Presiden Terpilih", tanpa Gibran hadir, kemarin, ...
Opini

MK Segera saja Bertaubat, Bela Rakyat atau Bubar jalan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) segera bertaubat. Mumpung ini bulan Ramadhan. Segera mensucikan diri dari putusan-putusan nya yang menciderai keadilan masyarakat.  Di ...