JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Unomendukung DPRD DKI Jakarta yang kini tengah sibuk dengan rencana pembentukan Pansus Microcell. Dia ingin aset telekomunikasi di Jakarta ditata ulang.
Tujuan dari pembentukan Pansus tersebut untuk mengusut dugaan penyimpangan penggunaan lahan mikik Pemda DKI yang diokupasi oleh para pengusaha Microcell tanpa bayar sewa.
“Kita jelas bahwa ada dorongan yang sangat besar dari masyarat dan dewan untuk penataan aset yang lebih baik. Dan penataan aset kita menjadi prioritas utama, salah satunya adalah penggunaan aset-aset Pemprov untuk layanan komunikasi,” ujar Sandi kepada wartawan, Jakarta, (19/4/2018) kemarin.
Sandi pun mengaku akan bersinergi dengan DPRD DKI Jakarta untuk penataan aset dan pemanfaatannya. Sebab, tak sedikit pengusaha provider mendirikan tower Microcell tanpa izin di lahan-lahan negara.
Sandi mengaku sangat menghormati rencana politisi Kebon Sirih dalam upaya membentuk Pansus Microcell.
“Dewan yang bentuk Pansus tentunya kita hormati dan kita akan bekerja sama. Kita ingin penataan ke depan aset dan pemanfaatannya untuk jaringan komunikasi bisa bersinergi yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebelumnya Komisi A DPRD DKI Jakarta telah memanggil perusahaan Microcell itu untuk meminta penjelasan. Nantinya, data-data yang disampaikan perusahaan Microcell akan menjadi bahan pembahasan Pansus agar menghasilkan rekomendasi.
Namun demikian, anggota komisi A dari Fraksi Nasdem, Inggard Josua, heran lantaran Pansus tersebut belum juga dimulai.
Padalah, Komisinya sudah bersurat ke pimpinan dewan sejak awal tahun lalu.
Menurutnya, Komisi A tidak punya kewenangan dalam memanggil paksa beberapa perusahaan tersebut. Karenanya, dia berpendapat hal ini harus dilanjutkan ke tingkat Pansus.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pansus tersebut masih belum berjalan. Lantaran Surat Keputusan (SK) pembentukan pansus microcell hingga kini belum ditandatangani. Kabarnya, pimpinan dewab belum satu suara untuk membentuk Pansus.
Adapun latar belakang dibentuknya pansus microcell karena ditemukan sejumlah pelanggaran sejak tahun lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang 6000 CCTV tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
CCTV ini dipasang pada tower Microcell oleh perusahaan Microcell pole yang terintegrasi langsung dengan Jakarta Smart City. Ke-6 ribu CCTV itu merupakan CSR dari 6 perusahaan provider di Jakarta, seperti PT Bali Tower, PT BIT, IBS, Mitra Tel, dan lainnya.
Namun, anggota DPRD DKI menganggap pemasangan ribuan CCTV itu bermasalah. Pasalnya, tower Microcell yang dibangun perusahaan provider berdiri di atas lahan milik Pemda. Tapi, puluhan pemilik tower Microcell tersebut tidak membayar sewa yang nilainya mencapai triliunan. (Alf)