Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Senin, 23 Apr 2018 - 16:26:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal 'Bantuan Langsung Lempar' Jokowi, Gerindra: Ternyata Pakai Uang Rakyat!

17FB_IMG_15223255380978158.jpg.jpg
Jokowi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono mengaku heran dengan 'Bantuan Langsung Lempar' (BLL) tas sembako ala Jokowi kepada rakyat.

Karena, menurut Arief, ternyata tas sembako tersebut berasal dari APBN, alias dibeli pake uang rakyat.

Hal itu diketahui setelah LPSE Kementerian Keuangan yang merilis informasi lelang terkait pengadaan tas sembako bantuan presiden dengan nilai pagu Rp3 Miliar yang akan dibagikan kepada masyarakat.

"Katanya bantuan tas sembako berasal dari duit Jokowi sendiri?, Kok tahunya pakai uang Negara ya, alias uang rakyat?," ujar Arief saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Menurutnya, sekarang masyarakat harus tahu jika tas dan sembako yang dibagi-bagi oleh Jokowi itu adalah dari uang rakyat sendiri.

"Apalagi, bagi-baginya pakai dilemparin kayak ngelempar makanan ke binatang saja. Padahal yang dibagi-bagi itu dibeli pakai uang rakyat," kritik Arief.

Lebih jauh, Arief menilai, sebenarnya pembagian tas dan sembako itu semakin menunjukan jika Presiden Jokowi gagal mensejahterakan masyarakat. Ditengah daya beli yang semakin rendah.

"Antusiasnya masyarakat sampai nguber-nguber tas sembako karena memang daya beli masyarakat makin rendah. Jadi bohong aja tuh kalau kesejahteraan masyarakat katanya meningkat. Mana ada Negara yang ekonomi masyarakatnya meningkat presidennya bagi-bagi sembako," sindirnya.

Bahkan, menurut Arief, Jokowi sudah menyalahi aturan berbagi sembako menggunakan APBN. Sebab, ini bukan merupakan bantuan langsung tunai.

Karena itu, Arief menuturkan, kampanye gratisan melalui 'Bantuan Langsung Lempar' itu perlu juga diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK Harus segera selidiki Mensegneg karena sepertinya pengadaan tas sembako tidak Ada dinomenklatur pengunaan APBN di Sekneg, karena pasti ada mark up. Ini menyalahi aturan dan KPK harus segera memeriksanya," pungkas dia. (Alf)

tag: #jokowi  #partai-gerindra  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

KPU Undang Presiden Umumkan Pemenang Pilpres 2024

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 23 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri langsung penetapan pemenang Pilpres 2024. Rencanannya, acara tersebut ...
Berita

Kondisi Anaknya Sungguh Tragis di Tangan Mantan Suaminya, Lisa Tak Kuasa Membendung Airmata

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ini adalah suatu kisah pilu yang dituturkan oleh seorang ibu kandung bernama Lisa yang memiliki seorang putri berinsial GI, dan GI adalah putri keduanya yang telah ...