Menurut OSO, seharusnya masyarakat mengabaikan polemik TKA karena opisisi pekerjaannya memang mengkritisi pemerintah.
“Masyarakat tak usah terlalu peduli dengan provokasi partai oposisi, karena (mereka) kerjaannya memang mengkritik pemerintah,” kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (26/4/2018).
Ketum DPD RI itu mengatakan, seharusnya kritik yang dilontarkan oposisi terhadap pemerintah bersifat membangun agar pertainya mendapat simpati rakyat.
Sebaliknya, kata dia, kalau kritiknya hoax, pembohongan, dan bernada kebencian maka rakyat tidak akan simpati.
“Kalau kritiknya mendiskreditkan, memfitnah, hoax, rakyat tak akan simpati, karena rakyat sudah pinter. Tidak bodoh. Jadi, peganglah hati nuraninya, pasti akan ketemu," terang OSO.
OSO mencontohkan perihal wacana pembentukan Pansus TKA yang dimotori oposisi. Padahal, menurutnya data-data yang disodorkan tidak benar.
“Saya bukan membela TKA, tapi itu tidak benar mengkritiknya karena menggeneralisir. Kritik itu harus dengan data dan fakta yang benar," pesanWakil Ketua MPR RI itu.
Diketahui, sebelumnya Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai isu Perpres TKA yang dinilai tidak bisa dipisahkan dari politik.
Menurut dia, penerbitan Perpres itu hanya membela kepentingan segelintir orang dan menggeser eksistensi tenaga kerja lokal.
"Ya memang politik dong, keputusannya saja politik. Jadi, tidak digoreng-goreng, kan memang pemerintah mengeluarkan Perpres memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing," kata Fadli, Rabu (25/4/2018) kemarin.
Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Ombudsman untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik atas temuannya yang menyebutkan bahwa setiap harinya terdapat 70 % penerbangan menuju Bandara Haluelo, Kendari, Sulawesi Tenggara, berisi tenaga kerja asing (TKA) ilegal.
Selain itu, sebanyak 30 % TKA illegal masuk melalui jalur laut. TKA ilegal tersebut masuk menggunakan visa turis alias kunjungan sementara.
"Saya minta kepada Ombudsman jika memiliki data, agar dibuka dan diserahkan kepada Komisi IX dan Komisi III DPR agar alat kelengkapan dewan dapat segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapat penjelasan dan klarifikasi,” tegas Bamsoet panggilan akrabnya. (Alf)