Opini
Oleh Salamuddin Daeng (Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia/AEPI) pada hari Selasa, 01 Mei 2018 - 08:25:18 WIB
Bagikan Berita ini :
Dari Oligarki, Oleh Oligarki, dan Manfaat Sebesar-besarnya untuk Oligarki

Bagaimana Pengaturan BUMN Kita Saat Ini?

12Salamuddin-Daeng2.jpg.jpg
Salamuddin Daeng (Sumber foto : Istimewa)

International of Encyclopedia of social sciences mendefenisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada ditangan minoritas kecil. Istilahnya berasal dari kata bahasa Yunani oligarkhia (pemerintahan oleh yang sedikit), yang terdiri atas oligoi (sedikit) dan arkhein (memerintah).
Sedangkan oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalika konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Sumber daya itu harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi. Jika kekayaan pribadi dalam jumlah yang ekstrem tidak ada, maka oligark juga tidak ada.
(Disarikan dari buku OLIGARKI penulis: Jeffrey A. Winters. thn 2011)

1. Harus diakui bahwa BUMN selama ini menjadi ajang bancakan oligarki yang berkuasa. Hal ini sudah terjadi sejak lama. Namun seiring perjalanan waktu bancakan terhadap BUMN semakin dalam.
2. Jika dulu hanya sebatas keuntungan BUMN, namun sekarang telah menyasar aset aset BUMN baik melalui utang maupun privatisasi BUMN.
3. Pemerintah Jokowi sendiri gagal menjalankan praktek pemerintahan yang bersih, BUMN yang bersih dari segala praktek KKN.
4. Orang orang yang terlibat dalam pengurusan BUMN juga adalah orang orang yang bermasalah, dan tidak bersih. Mereka adalah pemain pemain lama yang pernah berkuasa pada era era sebelumnya dan bermasalah.
5. BUMN gagal mencapai tujuan nasional yang dicita citakan konstitusi, sehingga sulit dapat menjadi sandaran bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Modus utama oligarki penguasa saat ini dalam menjadikan BUMN sebagai sapi perahan adalah melalui mega proyek infrastruktur.
7. Mega proyek infrastuktur tersebut tidak mungkin dibiayai dengan keuangan BUMN dikarenakan keuangan BUMN memang relatif minim dibandingkan dengan mega proyek yang direncanakan pemerintah.
8. Satu satunya cara untuk menyukseskan mega proyek tersebut adalah dengan memerintahkan BUMN untuk mengambil utang dalam jumlah besar, baik kepada bank nasional dan lembaga keuangan internasional.
9. Namun karena target mega proyek terlampau besar maka aset aset BUMN harus direvaluasi. Setelah revaluasi maka aset BUMN bisa membengkak dua atau tiga kali lipat. Hal ini telah terjadi dalam revaluasi aset Perusahaan Listrik Negara (PLN).
10. Ternyata pasca revaluasi aset sekalipun, belum tersedia aset yang cukup besar unttuk dijadikan jaminan utang.
11. Maka dilakukanlah holding BUMN untuk menyediakan landasan dalam mencari utang. Seperti yang telah dilakukan dalam Holding BUMN Tambang, Holding BUMN mingas.
12. Holding tambang beberapa waktu lalu dimaksudkan untuk menyediakan landasan bagi BUMN mendapatkan utang sebagai sumber dana dalam mebiayai mega proyek ekploitasi tambang Grasberg bersama Freeport. BUMN tambang mengambil alih posisi Rio Tinto dengan membeli Participating Interest (PI) Rio Tinto di Proyek Freeport Grasberg.
13. Namun utang yang akan diperoleh dari hasil holding juga tidak akan cukup bagi penyediaan dana bagi mega proyek yang direncanakan pemerintah. karena sebetulnya aset BUMN sudah kurus kering, dan hampir separuh kepemilikan BUMN adalah swasta, kecuali PLN dan Pertamina.
14. Pemerintah menambah keuangan BUMN dengan menggunakan dana APBN melalui tambahan penyertaan modal negara (PMN) dalam BUMN. Penyertaan modal negara ini dilakukan bersama DPR.
15. Keuangan BUMN, utang BUMN dan Penyertaan Modal Negara ini menjadi sumber keuangan BUMN dalam membiayai proyek proyek yang direncanakan oleh pemerintah.
16. Mega proyek ini kemudian dibagi bagikan kepada oligarki penguasa yakni penguasa itu sendiri yang sekarang adalah penguasaha pengusaha besar yang bergerak di bidang usaha kontraktor infrastruktur, keluarga penguasa itu sendiri baik keluarga pemerintah maupun keluarga anggota DPR, dan teman teman dekat penguasa yang terkoneksi secara financial dengan penguasa.
17. Di dalam tata urusan BUMN tersebut banyak kubu kubu penguasa yang bersaing dalam merebut proyek proyek infrastruktur. mereka semua satu visi dalam menjadikan BUMN sebagaibancakan, namun tidak dapat menghindari saling bersaings ecara keras, kasar/terbuka diantara mereka.
18. Kasus bocornya percakapan yang diduga menteri Rini dan Baasir dirt PLN merupakan bukti bahwa semakin kerasnya persaingan diantara kubu kubu dalam elite politik dalam menjadikan mega proyek sebagai ajang bancakan.
19. Pihak yang membocorkan rekaman kemungkinan besar aalah orang orang dalam kekuasaan itu sendiri yang tengah bersaing secara kuras dalam suatu pertarungan yang tidak dapat dihindari.
20. Secara pribadi tampaknya Jokowi tidak memiliki kemampuan dalam mengendalikan pembantu pembantunya. Jokowi terlihat tidak memiliki kapasitas untuk menolak atau menerima, dia tampaknya tidak bisa maju dan tidak bisa mundur.
21. sebagai presiden tampaknya Jokowi tidak memegang kekuasaan secara penuh. Meskipun kekuasaannya secara formal tidak terbagi kepada lembaga lembaga lain, namun secara informal terbagi kepada orang orang kuat di sekelilingnya.
22. Popularitas Jokowi yang belakangan ini menurun, tidak hanya diakibatkan oleh kebijakan kebijakan pemerintah, namun banyak pihak di dalam masyarakat telah mulai merasakan adanya gelagat kerakusan dari elite pemerintahan
23. Masyarakat juga merasakan sekarang termasuk di dalamnya adalah menjadikan BUMN sebagai bancakan dan oligarki mencari untung dari hajat hidup orang banyak, seperti impor kebutuhan pokok, perumahan rakyat, infrastruktur, dan energi.
24. Bukti paling telanjang yang dilihat langsung oleh masyarakat bahwa infrastruktur menjadi ajang bancakan oligarki adalah ambruknya berbagai proyek jalan dan jembatan sejak mulai masa konstruksi. Ini menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat yang akan menggunakan infrastruktur tersebut.
25. Selain itu banyak mega proyek infrastruktur seperti di sektor listrik yang mangkrak dan jumlahnya cukup fantastis. Data dari mantan ketua SP PLN jumlahnya mencapai 6000 mw. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Proyek proyek tersebut adalah investasi China.
26. Bahkan mega proyek unggulan seperti MRT dan LRT dikuatirkan akan mangkrak dikarenakan kemampuan financial kurang dan terkesan dipaksakan dari awal.
27. Mega proyek mega proyek ini diharapkan oleh pemerintah dapat mendongkrak popularitas Jokowi menuju pemilu 2019. Namun tampaknya justru menjadi bumerang karena perencanaan yang tidak matang dan terburu buru.
28. Memang, pemerintahan oligarki Jokowi menghadapi medan petarungan yang mementukan dalam pemilu 2019. Menang dan semakin berjaya atau kalah dan menjadi buruan dari penguasa berikutnya yang akan memeriksa seluruh mega proyek bancakan yang mangkrak.
29. Kembali ke masalah holding, holding migas merupakan tonggak penting untuk menyukseskan mega proyek migas yang direncakan dapat mencapai Rp. 700 triliun untuk pembangunan kilang, FSRU dan infrastruktur lainnya.
30. Mega proyek Pertanina mengikuti succes story strategei mega proyek di PLN yakni mega proyek 35 ribu megawatt, baik dari sisi sistem maupun sumber pembiayaan. Dengan demikian maka akan di dorong elite PLN untuk ikut serta dalam menyukseskan mega proyek Pertamina ini.
31. Arsitektur keuangan PLN terbukti sangat ahli dalam mencari seumber pembiayaan utang. Pertamina akan didorong mencari utang dalam jumlah 3 – 4 kali utang saat ini. sebagaimana yang telah terjadi di PLN saat mega proyek 35 ribu MW.
32. Mega proyek di pertamina yang direncanakan dari sisi ukuran proyek tentu menjanjikan keuntungan yang besar bagi oligarki penguasa dan dapat menjadi sumber keuangan oligarki paling penting bagi pemilu 2019.

Analisis di atas hasil observasi yang didasarkan pada fakta lapangan, data dan teori oligarki.(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #menteri-bumn  #bumn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Opini Lainnya
Opini

In Prabowo We Trust" dan Nasib Bangsa Ke Depan

Oleh Syahganda Nainggolan
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya kemarin di acara berbuka puasa bersama, "Partai Demokrat bersama Presiden Terpilih", tanpa Gibran hadir, kemarin, ...
Opini

MK Segera saja Bertaubat, Bela Rakyat atau Bubar jalan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) segera bertaubat. Mumpung ini bulan Ramadhan. Segera mensucikan diri dari putusan-putusan nya yang menciderai keadilan masyarakat.  Di ...