Berita

DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Pasokan Gas Elpiji 3 Kg Selama Ramadhan

Oleh Bara Ilyasa pada hari Jumat, 04 Mei 2018 - 02:11:31 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

99elpiji-tabung-3-kg-diserbu-warga.jpg.jpg

Ilustrasi warga antri berebut Gas Elpiji di Bulan Ramadhan. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi' Munawar meminta pemerintah menjaga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Petrolium Gas (LPG) jelang bulan suci Ramadhan 1439 Hijriah.

Rofi' mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah-langkah antisipasi, meningat selama bulan Ramadhan biasanya peningkatan konsumsi seringkali terjadi.

"Pemerintah harus memastikan pasokan gas LPG 3 Kg dan BBM berubsidi tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau. Karena, kedua komoditas energi ini bagi kalangan menengah ke bawah sangat dibutuhkan," ujar Rofi' kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu mengingatkan, agar pemerintah mewaspadai modus penimbunan gas bersubsidi, akibat permintaan masyarakat yang tinggi terhadap dua komoditas tersebut. Khususnya, pasokan untuk daerah-daerah terpencil dan terluar.

"Dari evaluasi tahun sebelumnya, pemerintah sudah harus mengantongi peta masalah dan simpul kendala dalam proses penyediaan LPG dan BBM. Monitoring yang real time dan update diperlukan," sarannya.

Dia menambahkan, meskipun PT Pertamina sebelumnya memprediksi realisasi distribusi Elpiji 3 Kg ke masyarakat pada tahun 2018 bakal melebihi kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah, namun dari sejumlah temuan sering terjadi kelangkaan dan penyalahgunaan peruntukan.

Legislator asal Jawa Timur ini juga menegaskan, untuk BBM bersubsidi, meski Premium alokasinya ada pembatasan di Jawa, Bali dan Madura (Jamali) namun harus sesuai dengan perencanaan distribusi dan alokasi.

Sebab, selama ini atas dasar regulasi tersebut konsumen di daerah seringkali tidak mendapatkan kepastian dan alokasi yang jelas.

"Kita mencermati akhir-akhir ini proses distribusi BBM Subsidi terkesan semaunya dan tidak pasti. Padahal, regulasi tersebut bukan meniadakan, tapi menata tata niaga yang berbasis prioritas,"  pesan Rofi'. (Alf)

tag: #komisi-vii  #dpr  #pks  #ramadhan  #pt-pertamina  

Bagikan Berita ini :