Rabu (25/4/2018) malam, di sebuah program talk show di salah satu televisi swasta nasional, Presiden Joko Widodo menyinggung polemik tentang utang negara. Presiden berpandangan seyogyanya para pengritik melontarkan pernyataan tentang utang berlandaskan data dan angka yang jelas.

"Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ekonom-ekonom yang mengerti masalah makro juga saling beradu argumen didasari dengan angka-angka dengan basis data yang jelas, itu bagus. Tapi, kalau seorang ekonom makro kemudian yang satunya politikus, ya enggak mungkin sambung. Ini politikus, yang ini ekonom makro. Yang ini (hanya) berbicara, yang ini pakai angka-angka, ya enggak mungkin sambung," tutur Presiden.

Presiden pun mempersilakan para pengritik untuk beradu argumen dengan ekonom makro yang memiliki data dan angka jelas. Secara eksplisit, Jokowi bahkan menawarkan para pengritik untuk beradu argumentasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). Dengan kata lain, menurut Presiden, SMI memiliki data dan angka yang jelas tentang utang pemerintah.

"Silakan, silakan, saling beradu argumen dengan menteri keuangan yang juga memiliki angka-angka," ujar Jokowi.

Tak berselang lama, lontaran pandangan Presiden mendapat respons dari khalayak. Salah satunya, dari mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Tak berpanjang kata, ekonom senior itu pun menantang SMI beradu argumentasi alias berdebat tentang utang pemerintah.

Yang paling anyar, Rizal mengaku tiga stasiun televisi swasta nasional siap untuk menyiarkan perdebatan tersebut.

Sebelumnya, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan siap mempertemukan Rizal Ramli dengan SMI.

"KAMMI siap menggelar debat terbuka untuk secara khusus membahas tentang utang Negara. KAMMI akan mempertemukan Rizal Ramli dan Sri Mulyani agar kedua ekonom itu berdebat secara sehat dan adu argumentasi secara sehat,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Abdussalam.

Sejatinya, debat dan perdebatan bukan hal asing di negeri ini. Bahkan, kesepakatan tentang bentuk Negara Indonesia juga lahir dari perdebatan. Para pendiri bangsa dan pelaku sejarah beradu argumen dan berdebat sengit kala menentukan apa dan bagaimana bentuk negara yang akan didirikan.

Mari membuka kembali catatan sejarah tentang rapat Badan Persiapan Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), satu hingga dua bulan menjelang Proklamasi Kemerdekaan. Rapat digelar dalam dua sesi, yakni sesi I pada 29 Mei–1 Juni 1945 dan sesi II pada 10-17 Juli 1945.

Dalam rapat nan bersejarah tersebut, perdebatan para tokoh bangsa menjadi hal yang tak terelakkan. Bahkan, perdebatan itu melibatkan dua orang sahabat: Soepomo dan Mohammad Hatta. Mereka bersahabat sejak sama-sama kuliah di Universitas Leiden, Belanda, pada 1929.

Di depan anggota BPUPKI, Soepomo habis-habisan berargumen tentang konsep negara integralistik. Sedangkan Hatta, tak letih mendebat argumen itu dengan konsep perlindungan hak-hak warga negara.

Tentu, akan sangat panjang jika perdebatan dua sahabat itu dituliskan secara detil dalam artikel yang sangat ringkas ini. Namun intinya, sekali lagi, perdebatan bukan hal asing di negeri ini.

Maka benar yang Presiden Jokowi sampaikan, selama berlandaskan data dan angka yang jelas, adu argumentasi merupakan hal bagus. Jika para pengritik dan SMI memegang data valid tentang utang negara, maka sudah tiba waktunya untuk berdebat. Sebaliknya, jika debat dianggap tidak penting, maka polemik tentang utang negara akan terus menjadi bola panas yang membuat gerah hati dan pikiran publik.