JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus angka Rp. 14.000/U$ merupakan cermin ketidakmampuan pemerintah menjaga stabilitas rupiah.
Meskipun selalu disangkal oleh pemerintah, menurut Fadli, Indonesia saat ini sebenarnya sudah berada di tahap awal krisis, dan pemerintah telah gagal dalam menjaga stabilitas rupiah.
"Nilai tukar memiliki efek domino yang sangat besar dalam struktur perekonomian kita. Dalam periode Februari hingga Maret 2018 saja, misalnya, kita sudah menghabiskan sekitar US$2miliar devisa untuk menyelamatkan rupiah. Itupun ternyata tak sanggup mencegah rupiah jatuh ke angka Rp.14.000 per dollar," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/5/2018).
"Dalam catatan saya, selama periode pemerintahan Presiden Jokowi, mulai dari kuartal empat 2014 hingga kini, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 13 persen. Kemungkinan kita akan terus mengalami tren penurunan. Kondisi ini jauh sekali dari apa yang dulu pernah dijanjikan pada 2014," kritik Fadli.
Sebagai catatan, kata dia, nilai tukar rupiah saat ini 38 persen lebih rendah dari janji kampanye dulu. Ini menunjukkan perhitungan pemerintahan sekarang jauh dari realistis. "Dan pemerintah gagal menjaga rupiah kita," imbuhnya
Itu sebabnya, kata dia, pemerintah harus bersikap transparan mengenai risiko yang tengah dihadapi.Menurutnya, Sikap itu diperlukan agar pemerintah bisa mengambil langkah tepat mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi yang lebih dalam.
"Jangan berdalih indikator makroekonomi kita cukup baik dengan modal argumen bahwa indikator perekonomian Negara-negara lain saat ini jauh lebih buruk dari kita. Ini bukan soal apakah kondisi kita lebih baik atau lebih buruk dibanding Negara lain, tapi soal apakah pemerintah telah mengantisipasi terjadinya krisis atau tidak? Jika kondisi Negara lain lebih buruk, bukan berarti kita baik-baik saja," sindirnya.
"Risiko di depan mata yang kita hadapi, misalnya, terkait dengan utang, karena sekitar 41 persen utang kita ada dalam denominasi mata uang asing. Artinya, perubahan kurs rupiah atas mata uang bersangkutan akan mempengaruhi posisi utang kita secara keseluruhan," Fadli.
Untuk diketahui, terang dia, menurut data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 31 Desember 2017 lalu, dari total utang sebesar Rp3.938,45 triliun, utang dalam denominasi rupiah adalah sebesar 59%, dollar Amerika 29%, Yen Jepang 6%, Euro 4%, SDR IMF 1%, dan lainnya sebesar 1%.
Jadi, kata dia, utang Indonesia yang berdenominasi valuta asing sebear 41%, baik dalam bentuk pinjaman, SBN (Surat Berharga Negara), maupun SBN Syariah.
Selain itu, menurutnya, turunnya nilai tukar rupiah jelas akan berpengaruh terhadap beban pembayaran utang, baik bunga utang maupun cicilan jatuh tempo.
"Ujungnya, APBN kita akan semakin terbebani pembayaran utang. Saya kira, turunnya nilai tukar rupiah juga telah berimbas pada turunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Terbukti, sudah tiga kali berturut-turut lelang SUN (Surat Utang Negara) tak pernah mencapai target," ungkapnya.
Diungkapkannya lagi, pada 24 April, misalnya, SUN hanya terjual Rp6.150 miliar, padahal target indikatifnya Rp17.000 miliar.
Berikutnya, pada 2 Mei 2018, SBSN (Syariah) hanya terjual Rp 5.530 miliar dari target indikatif Rp 8.000 miliar. Terakhir adalah kemarin, tanggal 8 Mei, pemerintah bahkan gagal menjual SUN sama sekali dari Rp17.000 miliar yang ditargetkan.
"Ini sebenarnya lampu merah untuk pemerintah. Kredibilitas mereka kini semakin diragukan investor," kata Waketum Gerindra itu. (Alf)
