JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tensi politik di Jakarta mulai memanas. Partai Hanura DKI mengancam akan mempidanakan Satpol PP DKI dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

Pasalnya, Satpol PP dinilai tak adil dan sembarangan mencopot atribut Partai Hanura di rumah pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Ranting di Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI, Mohamad Ongen Sangaji menilai, apa yang dilakukan oleh PPL dan Satpol PP Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur tak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2008 tentang ktertiban umum.

’’Dimana yang melanggar? Bendera dan spanduk dipasangan di rumah kader Hanura dan kantor partai? Kok dicopot!. Makanya, kami akan pidanakan ini,’’ kata Ongen kepada wartawan di DPRD DKI Jumat (10/5/2018).

Ongen menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kesempatan partai politik memasang di kantor partai, di forum pertemuan terbatas, rumah kader dan bebarapa tempat tertentu lainnya.

Karena itu, dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI memberi pelatihan terhadap petugasnya.

’’Kalau, mau dicopot jangan tebang pilih. Jangan Hanura saja. Pokoknya kami akan perkarakan,’’ tegas dia.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI itu menyatakan, demi menjaga wibawa Pemprov DKI, aparat seperti ini harus ditindak Gubernur DKI Anies Baswedan.

Satpol PP, kata dia, mesti diberi pelajaran agar mengerti aturan main pemasangan alat peraga kampanye. ’’Saya sampaikan, Satpol PP jangan seperti jagoan,’’ jelas Ongen.

Dia menambahkan, KPU sudah memberikan kesempatan sosialisasi sebagai bentuk keleluasaan bagi Parpol memberikan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Karenanya, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kader Hanura yang bergerak dari hati nuraninya dengan memasang di rumah masing-masing.

’’Lurah Jatinegara, Satpol PP, dan PPL saya akan bawa ke ranah hukum,’’ ucapnya dengan nada tinggi. (Alf)