CIREBON (TEROPONGSENAYAN)--Pemberangkatan jamaah haji tahun 2018 melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) terancam batal, karena saat ini panjang runway kurang memadai untuk menampung triple seven (Boeing 777) ketika take off maupun landing. Demikian diutarakan Direktur Keuangan PT BIJB, M Singgih.
"Harapan kami, panjang runway bisa terwujud menjadi 3.000 meter, sebagai salah satu syarat penerbangan ibadah haji untuk menampung triple seven ketika take off maupun landing," kata Singgih melalui pesan yang diterima di Cirebon, Jawa Barat, Senin (14/5/2018).
"Sedangkan eksisting baru mencapai 2.500 meter masih kurang 500 meter lagi untuk bisa memenuhi syarat dijadikan pemberangkatan haji," lanjutnya.
Menurutnya akibat salah satu permasalahan tersebut, kemungkinan besar, rencana penerbangan jamaah haji pada tahun 2018 melalui Bandara Kertajati, sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo sulit terlaksana.
Sementara itu waktu pembangunan runway untuk panjang 500 meter membutuhkan lima bulan, sedangkan pemberangkatan jamaah haji 2018 diperkirakan Juli 2018, hanya tersisa sekitar dua bulan dari sekarang.
"Kalau lokasi lahan sudah oke. Tinggal kontruksi, rambu-rambu landasan dan fasilitas lainnya yang belum ada," ujarnya saat menerima anggota DPR RI Maruarar Sirait.
Selain persoalan runway kata Singgih, PT BIJB juga berharap Kementrian Perhubungan RI segera menerbitkan izin badan usaha bandarudara (BUBU). Sebab di dalam amanat Perda Provinsi Jawa Barat, bahwa BIJB diamanatkan, disamping merencanakan, membangun, juga mengoperasikan bandara itu sendiri.
"Kalau secara administrasi form yang dibutuhkan sudah kami penuhi. Baik itu syarat administrasi, keuangan minimal 1 triliun dan syarat manajerial," tuturnya.
Menanggapi persoalan itu, anggota DPR RI Maruarar Sirait, mengatakan hasil diskusi yang dilakukannya menemukan banyak persoalan yang dialami BIJB adalah keuangan, pengoperasian, kepastian hukum dan lainnya.
"Tentunya beragam permasalahan ini akan ditindaklanjuti, untuk lebih diperkuat lagi, agar PT BIJB membuat surat resmi ditujukan ke DPR RI," katanya.
"Agar nanti kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini," lanjut politisi PDIP asal Dapil Majalengka-Subang dan Sumedang ini.(yn/ant)
