JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengecam keras sikap Presiden AS Donald Trump yang bersikukuh meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem meskipun dihujani kecaman masyarakat internasional.
Menurutnya, jika PBB tidak bersikap tegas dan menentang kebijakan Trump, maka sentimen anti-AS akan meluas dan dapat memicu tumbuhnya benih-benih terorisme.
"Protes ribuan rakyat Palestina atas langkah AS itu telah merenggut puluhan nyawa dan melukai ratusan lainnya. Penjajah Israel secara telanjang kembali melakukan pelanggaran HAM. Masa depan perdamaian akan semakin suram. Situasi kawasan akan terus bergejolak. PBB harus secepatnya turun tangan," kata Nurhayati kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/5/2018).
"Dunia sebelumnya ramai-ramai mengecam rencana pemindahan Kedutaan AS pada Desember tahun lalu. Tapi yang kita lihat sekarang justru Trump melenggang meresmikan Kedutaan AS di Yerusalem," terangnya.
Lebih lanjut, Politisi Demokrat ini mengatakan dunia internasional telah gagal menghentikan kebijakan-kebijakan provokatif Trump.
Dirinya juga mempertanyakan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, justru dinilai santai terhadap kebijakan Trump tersebut.
Presiden International Humanitarian Law di Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Presiden GCIAD (Geneva Council for International Affairs and Development) ini juga mendesak DK PBB segera menggelar pertemuan darurat untuk merespon kebijakan sembrono AS tersebut.
Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengecam keras kebijakan AS. Namun, kecaman saja tidak cukup. Karenanya, ia mendesak Kemenlu segera memanggil Duta Besar AS.
"Saya apresiasi kecaman pemerintah kita. Tapi saya minta Duta Besar AS segera dipanggil dan sampaikan kepadanya nota protes keras. Pemerintah juga harus mendesak PBB melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina akhir-akhir ini. Kita adalah negara muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih maju," tegasnya.
Politisi dapil Jatim V ini mengungkapkan, DPR melalui BKSAP telah dan secara konsisten akan terus menyuarakan kepentingan Palestina di berbagai forum parlemen, seperti PUIC (Parliamentary Union of Islamic Countries) dan IPU (Inter-Parliamentary Union) agar segera mengambil langkah konkrit terhadap kebijakan AS itu.
"Saya dan Delegasi DPR seperti di IPU (forum parlemen dunia) dan PUIC (forum parlemen negara-negara OKI) serta AIPA (forum parlemen ASEAN) konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan brutal Israel," tuturnya.
"Bahkan di PUIC pernah saya kritik perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina. Saya pernah tegaskan bahwa persatuan negara-negara Arab dapat berkontribusi besar mewujudkan kemerdekaan Palestina," tutupnya. (plt)
