JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura DKI Mohamad Ongen Sangaji menyoroti perlakuan tidak adil yang menimpa warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

Pasalnya, warga setempat tak bisa menikmati lahan dan fasilitas negara dan anak-anak yang ingin bersekolah pun geraknya dibatasi.

Ongen meminta Pemprov DKI tidak tutup mata. Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengabaikan hak-hak warga mendapatkan fasilitas Negara. Karena, warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur merupakan warga Negara Indonesia.

Jika ada persoalan hukum, menurut dia, sangat tak elok warga membayar pajak tetapi mereka enggak dapat fasilitas.

"Anak mau sekolah susah, jalan tak diaspal, lampu penerangan tak ada dan RW masih sementara. Ini namanya kedzaliman. Pemprov segera selesaikan ini," kata Ongen, Senin (21/5/2018).

Diketahui, warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur, tidak bisa menikmati fasilitas pemerintah. Di antaranya, penerangan jalan, pengaspalan atau jalan rusak.

Lebih lanjut, Ongen yang juga Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI itu menyatakan, ironisnya lagi anak-anak yang ingin sekolah harus dipindahkan ke kampung Makasar, Jakarta Timur.

Tentu, jaraknya lebih jauh dan memakan waktu, operasional, dan kebutuhan lainnya.

"Warga hanya minta keadilan. Saya akan perjuangkan ini. Ini merupakan bentuk kezaliman. Saya minta Pemprov DKI peka dan tak diskriminasi," tegas Ongen.

Sebelumnya, salah satu warga, Cipinang Melayu, Freddy Faniha Marpaung mengungkapkan, bahwa warga sudah sempat mengadu kepada mantan Gubernur DKI, Jokon Widodo saat dia menjabat orang nomor satu di Jakarta agar membetuk RT/RW.

“Saat itu Alhmdulilah dibentuk lah RW sementara. Tapi, sekarang belum ada tindak lanjut. Kami minta Pak Anies Baswedan memeperhatikan kami,” kata Fredy.

Freddy mengaku, warga sekitar tidak bisa menikmati fasilitas pemerintah. Di antaranya, penerangan jalan, pengaspalan atau jalan rusak.

"Kami warga negara Indonesia dan warga Jakarta. Kami, minta jangan diskriminasi Pemprov DKI dan pemerintah kota Jakarta Timur," jelas Fredy.

Dia menegaskan, anak-anak di sini juga berhak memiliki masa depan seperti lainnya. Pemprov DKI tidak boleh mengabaikan itu karena hak-hak warga dan hak anak mendapatkan pendidikan layak.

Jika, memang ada persoalan hukum tak sepantasnya mereka enggak mendapat fasilitas negara. “Saya dan hanura akan memperjuangkan ini sampai titik darah pengabisan. Ini masalah hak warga negara,” tegas Fredy. (Alf)