JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang mengeluarkan daftar 200 nama mubaligh menuai polemik di masyarakat.

Beberapa kalangan menilai ulah Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menyulut kontroversi yangbisa berujung masalah baru bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Bahkan, sebagian ada yang menyebut daftar 200 nama itu berpotensi memecah belah umat dan merusak suasana Ramadhan tahun ini.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana mendesak Presiden Jokowi segera mengambil sikap demi menetralisir kegaduhan.

Menurut Haji Lulung, panggilan akrabnya, Lukman pantas dicopot dari Menteri Agama. Karena, telah membuat kegaduhan, khususnya di kalangan ulama dan umat Islam.

Dia mengaku tidak sependapat dengan langkah Menteri Agama yang merilis atau merekomendasikan 200 nama mubaligh tersebut.

Sebab, kata Haji Lulung, dengan adanya list tersebut, ribuan mubaligh di luar nama-nama itu secara tidak langsung dikucilkan atau diabaikan eksistensinya oleh Lukman Hakim Saifudin.

"Saya minta Presiden mencopot Menteri Agama. Karena kebijakannya merekomendasi ustadz-ustadz itu telah membuat tersinggung ribuan ulama dan ustadz dan juga para jamaahnya di penjuru Tanah Air," kata Haji Lulung kepada TeropongSenayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Haji Lulung menyebut, tindakan Lukman tersebut kontraproduktif dengan Jokowi yang tengah menjalin hubungan baik dengan para ulama.

Dia juga menilai, Lukman telah menodai kesucian bulan Ramadhan dengan mengkotak-kotakkan ulama yang selama ini ikhlas mengabdikan dirinya kepada umat.

"Presiden kan lagi merangkul ulama, tetapi yang namanya Menteri Agama kenapa memukul?. Ini artinya Menteri Agama ini sudah membuat gaduh dan menjatuhkan wibawa presiden. Karena hari baik bulan baik, seharusnya Menteri Agama lebih fokus kepada persoalan ibadah," terang Haji Lulung.

Haji Lulung mengaku khawatir, daftar 200 nama tersebut akan memicu perpecahan di kalangan umat Islam sendiri.

Selain itu, dia juga meminta Lukman membuktikan penceramah yang ditudingnya berpikiran radikal agar warga tidak terpengaruh.

"Yang radikal harus dibuktikan dulu, dia radikal nggak?. Kalau nggak dibuktikan ini pernyataan yang bersifat membelah, memecah belah ulama, dan memecah belah umat," Haji Lulung mewanti-wanti.

Sebelumnya, kecaman kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin juga datang dari Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Zulkifli menyebut, keputusan Lukman tersebut merupakan blunder besar dan sulit dipahami.

"Kementerian Agama blunder, blunder besar,!" kata Zulkifli usai menghadiri buka puasa bersama dengan masyarakat Jakarta Utara di JalanEnim Raya, Tanjung Priok, Minggu (20/5/2018).

Zulkiflijuga menyayangkan langkah Kemenag mengeluarkan daftar 200 mubaligh yang direkomendasi. Sebab, menurutnya, langkah itu bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Seharusnya mempersatukan bukan memecah belah. Jadi disini separuh diambil, separuh lagi dipijak. Tidak boleh begitu. Itu belah bambu namanya," tegas Ketum PAN itu.

Karenanya, Zulkifli menyarankan Menteri Agama untuk menarik lagi daftar 200 mubaligh tersebut.

"Segera tarik karena ini adalah blunder," tandasnya. (Alf)