JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menolak jika lembaga DPR selalu menjadi kambing hitam terkait molornya pembahasan RUU Terorisme akhir-akhir ini.

Karena itu, Bamsoet panggilan akrabnya, menegaskan dalam pembahasannya nanti akan dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Kalau nanti ada yang menggoreng lagi, saya minta Pansus untuk melakukan rapat terbuka agar publik melihat siapa yang bermain dalam UU Antiterorisme yang diajukan sejak Februari 2016 ini,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/5/2018).

Dikatakan politisi Golkar ini, pemerintah sudah sepakat untuk bersikap sama dengan panja DPR agar RUU Antiterorisme segera disahkan, sehingga tak ada lagi pembahasan yang krusial dari revisi UU tersebut.

Pemerintah, lanjutnya, sudah sepakat untuk satu suara dan pimpinan DPR mengapresiasi, serta menyambut baik sikap pemerintah tersebut.

“RUU Antiterorisme akan disahkan pada akhir Mei 2018 ini. Apalagi, persoalan definisi yang diperdebatkan sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah,” jelas Bamsoet.

"Jadi, soal definisi sudah selesai. Itu yang dimasukkan dalam penjelasan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Panja Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafi'i (Gerindra) mengatakan, ada lima unsur penting soal definisi terorisme yang diinginkan DPR.

Unsur-unsur tersebut antara lain, ada tidaknya kejahatan, menimbulkan rasa takut atau teror yang masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis, dan, ada motif politik atau tidak?.

Sementara itu, pemerintah menginginkan agar dalam definisi terorisme, poin kelima soal aksi teror memiliki motif dan tujuan politik dihilangkan. (Alf)