JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi XI DPR Refrizal menyoroti kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2019, yang baru saja disampaikan Pemerintah pada pembukaan masa sidang DPR minggu lalu.

Dalam keterangannya, Refrizal mengatakan, selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK persoalan ekonomi fundamental seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan masih memprihatinkan.

“Data-data ekonomi kita menunjukkan bahwa jumlah rakyat menganggur saat ini sebanyak 6,87 juta jiwa, jumlah rakyat miskin dan mendekati miskin sekitar 126 juta jiwa dan kesenjangan pendapatan masyarakat masih sangat lebar dengan rasio gini mencapai 0,39,” ungkap politikus PKS itu di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

"Angka-angka tadi artinya kondisi ekonomi kita secara fundamental masih memprihatinkan. Untuk itu pemerintah harus bekerja lebih keras dan fokus dalam memperbaiki kinerja sektor ekonomi," sambung dia.

Selain itu, menurutnya, rentang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah dalam APBN 2019 sebesar 5,4%-5,8% menunjukkan bahwa pemerintah tidak optimis terhadap kinerja ekonomi tahun depan, pasalnya dalam target pertumbuhan tahun lalu pemerintah mengajukan target pertumbuhan sebesar 5,4%-6,1%.

“Penurunan batas atas target pertumbuhan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya dari 6,1% menjadi 5,8% menunjukkan fakta bahwa pemerintah pesimis terhadap kinerja ekonomi tahun depan, padahal janjinya kan pertumbuhan ekonomi akan meroket dengan rata-rata tumbuh 7% pertahun. Ternyata ini tidak tercapai," kata dia.

Hal lain yang dicermati oleh politisi asal Sumatera Barat ini adalah target nilai tukar sebesar 13.700-14.000 dalam asumsi makro APBN 2019 yang dinilainya cukup tinggi.

“Tingginya asumsi nilai tukar menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu memperbaiki fundamental ekonomi akibat dari kebergantungan pada dana asing. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar," pungkas dia.(yn)