JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Koordinator Investigasi dari Center for Budget Analisys (CBA) Jajang Nurjaman mengaku prihatin mendengar para wakil rakyat di Senayan bakal dapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 dari pemerintah.

Betapa tidak, lanjut dia, disaat kondisi rakyat yang notabenenya adalah tuan bagi wakil rakyat di Parlemen itu tengah berjibaku dan megap-megap ditengah tingginya harga-harga barang pokok, justru wakilnya di kursi empuk DPR malah bakal diguyur insentif yang berlipat-lipat dari pemerintahan Jokowi.

"THR itu hasil dari cucuran keringet rakyat, kemudian dinikmati pejabat tinggi ASN, termasuk DPR lewat THR. Terus kinerja mereka jeblok terus, rakyat gak dapet apa-apa selain sembako yang naik menjelang hari raya," lirih Jajang saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/05/2018).

Menurutnya, patut diduga bahwa kebijakan yang dikeluarkan rezim pemerintahan Jokowi tersebut berula guyuran THR dan gaji ke-13 sarat kepentingan politik.

"Pengennya Jokowi semua elemen pemerintah kebagian, biar posisi dia semakin aman (jelang Pilpres). Tapi pada kenyataannya tidak semua kelompok dapet, yang kebagian hanya golongan tertentu sesuai selera pemerintah, sarat kepentingan," tandasnya.

Adapun, ungkap dia, porsi untuk THR sendiri CBA melihatnya sangat jomplang, karena gaji ke 13 pastinya dihitung berdasarkan gaji pokok perbulannya.

"Nah, bisa kebayang tuh, yang biasa tiap bulannya dapet gaji puluhan juta dengan adanya THR semakin tebel dompetnya, beda lagi yang jutaan. Namun yang lebih kasihan tentunya yang gak dapat sama sekali, seperti guru honorer. Apalagi untuk DPR, mereka ini sudah kelewat banyak tunjangan. Daripada buat DPR lebih baik buat guru honorer yang benar-benar membutuhkan pemasukan tambahan di hari raya ini, bukan mereka yang sudah berkantong tebal," cetus Jajang.

Akibatnya, lanjut dia, kebijakan THR dan gaji ke-13 inincukup membuat publik terguncang batinnya.

"Rakyat semakin makan ati sambil gigit jari. Rakyat harus tetap kritis dan waras, sampai 2019 nanti," tutup dia. (Alf)