JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Ketua MPR RI Amien Rais mengkritisi besaran gaji pejabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Amien menyebut para pejabat BPIP yang diisi oleh tokoh-tokoh sepuh itu tak layak mendapatkan gaji sebesar itu.
"Orang-orang yang sudah sepuh itu yang menjadi BPIP, kemudian mengejutkan hanya ongkang-ongkang, hanya tukar pikiran wah (digaji) Rp 100 juta lebih," kata Amien Rais di Aula Sarbini, Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (29/5/2018).
Apalagi, kata Amien, para pejabat BPIP termasuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah, merupakan orang yang berkecukupan.
Menurutnya, para pejabat BPIP hanya membutuhkan ongkos operasional dan sedikit uang saku.
"Kalau sampai Rp 112 juta itu nggak masuk akal," ujarnya.
Selain itu, Amien menilai, hingga saat ini BPIP belum menunjukkan kinerjanya.
"Belum ada kerjanya. Sama sekali belum ada kerjanya," kritik Amien.
Amien pun menyayangkan kebijakan-kebijakan Jokowi yang dianggapnya tak sesuai dengan citra sederhana Jokowi.
Politisi senior PAN inj mencontohkan, salah satunya saatngunduhmantu di Medan.
"Misalnya Pak Jokowi dikesankan presiden yang sederhana. Tapi ketikangunduhmantu di Medan itu 3 hari 3 malam. Pasti puluhan miliar mendatangkan kuda, kereta kencana dari Solo beserta saisnya (kusir). Contoh kecil. Nah ini kan paradoks. Katanya sederhana ternyata bermewah-mewah," tuturnya.
Sebagai diketahui, gaji pejabat BPIP diatur melalui Perpres 42/2018 yang diterbitkan dan diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018. Perpres ini juga mengatur gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah.
Berikut ini daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:
Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000. (Alf)
