Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Jumat, 01 Jun 2018 - 16:32:40 WIB
Bagikan Berita ini :

WNI Dilarang ke Yerusalem, RI Harus Desak PBB Turun Tangan

32Hikmahanto-Juwana-ts.jpg.jpg
Hikmahanto Juwana (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat, seharusnya Pemerintah mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terkait larangan warga Negara Indonesia (WNI) ke Yerusalem.

"Pemerintah melakukan pembicaraan dengan Sekjen PBB dan meminta agar Sekjen PBB mengingatkan Israel bahwa ada resolusi Majelis Umum 194 tahun 1948 yang menetapkan Yerusalem sebagai Kota Suci 3 agama dan memiliki status Internasional di bawah kendali PBB," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto di Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Selanjutnya, kata dia, Sekjen PBB yang melakukan pendekatan dengan pemerintah Israel agar tidak mendiskriminasi orang yang hendak melakukan ibadah atas dasar kewarganegaraannya.

Kemudian, pemerintah tidak melarang bila ada tokoh-tokoh masyarakat maupun agama dari Indonesia untuk berkomunikasi dan melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh di Israel.

"Tokoh-tokoh masyarakat maupun agama dari Indonesia meminta agar Israel tidak melarang WNI melakukan ibadah dan wisata religi ke Kota Suci Yerusalem," ujar Hikmahanto.

Sebelumnya, pemerintah Israel mulai tanggal 9 Juni akan melarang WNI masuk wilayah yang dikuasai oleh Israel, termasuk Kota Suci bagi tiga agama yaitu Yerusalem.

Alasan pemerintah Israel karena ada pelarangan atas warganya masuk ke Indonesia.(yn/ant)

tag: #palestina  #israel  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...