JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Rapat kerja membahas alokasi pagu indikatif anggaran Polri di tahun 2019 yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Dalam surat Kapolri nomor B/1563/III/Ren.2.1/2018 per 14 Maret 2018 diusulkan rencana kegiatan Polri tahun 2019 sebesar Rp126,8 triliun. Jumlah itu dialokasikan untuk tiga pos belanja pegawai sebesar Rp49,9 triliun, belanja barang Rp36,5 triliun dan belanja modal Rp40,3 triliun.
Selajutnya sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor S-269/MK.02/2018 dan nomor B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 per 16 April 2018 pagu indikatif ditetapkan sebesar Rp76,9 triliun. Termasuk tambahan anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp2,3 triliun.
Pagu indikatif ini hanya terpenuhi 60,62 persen dari usulan awal Polri sebesar Rp126,8 triliun. Bahkan, pagu indikatif 2019 ini lebih kecil dari alokasi anggaran Polri di tahun 2018 sebesar Rp95 triliun.
"Secara umum berkurang sebesar Rp18,1 triliun atau minus 19,08 persen," kata Tito di Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).
Menurut Tito, dari analisis terhadap pagu indikatif 2019 dinilai belum mencukup kebutuhan minimal anggaran Polri. Yang terutama bersumber dari rupiah murni.
"Pagu indikatif itu cukup jauh dari usulan Rp120an triliun dan jauh dibawah alokasi anggaran di th 2018 yang Rp95 triliun," jelasnya.
Kata Tito, pemangkasan anggaran ini berdampak pada belanja pegawai. Yang hanya terpenuhi 86,49 persen dari usulan Polri. Padahal, belanja pegawai dialokasikan untuk peningkatan tunjangan kinerja personel polri yang mencapai 70 persen berdasarkan penilaian Kemenpan-RB.
"Sekarang baru 53 persen,sementara beberapa instansi lain sudah 100 persen. Saya sebagai pimpinan ada tambahan tunjangan kinerja agar kesejahteraan baik. Kalau baik maka biss didorong kerja maksimal," jelasnya.
Kapolri meminta dukungan Komisi III agar Polri mendapatkan panembahan anggaran dari sumber rupiah murni sebesar Rp 44,4 triliun.
Dengan rincian untuk tiga alokasi. Belanja pegawai sebesar Rp 6,7 triliun, belanja barang sebesar Rp5 triliun dan belanja modal sebesar Rp 32,6 triliun.
"Belanja modal diantaranya untuk pembangunan fasilitas gedung kantor Polda, Polres dan Polsek," ujarnya.(yn)
