Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 07 Jun 2018 - 02:19:39 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Curiga Tri Risma Pencitraan Soal THR dan Gaji ke-13

12206_main-1024x1024.jpg.jpg
Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengatakan bahwa kebijakan pemerintah mengenai THR dan gaji ke-13 itu sudah disepakati seluruh sekretaris daerah (Sekda) dan DPRD dalam rapat bersama Kemendagri beberapa waktu lalu.

Dia menyebut, kehadiran Sekda di rapat tersebut merupakan representasi dari pemerintah daerah.

"Oleh karena itu, diantara itu satu-satunya yang tidak setuju hanya Bu Risma aja. Nah ini yang harus dipertanyakan, kenapa kok sampai terjadi seperti itu?," kata Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Apalagi, kata dia, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Risma sama-sama berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dia pun mengaku tidak mengetahui apakah ada mis komunikasi antara Risma dengan Tjahjo Kumolo atau dengan Sekda Pemerintah Kota Surabaya.

"Apakah mis komunikasi atau ini masing-masing atau mungkin Bu Rismanya yang mau pencitraan?, kita enggak tahu juga. Ini kan sudah waktunya saling mengembangkan pencitraan, itu yang harusnya enggak perlu terjadi," ucap dia.

Karenanya, keberatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terhadap kebijakan pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan dipertanyakan. (Alf)

tag: #komisi-ii  #dpr  #kementerian-dalam-negeri  #pdip  #lebaran  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...