SAMARINDA (TEROPONGSENAYAN)--Terpilihnya Kusharyanto sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia(ORI) Kalimantan Timur (Kaltim) sepertinya bakal berbuntut panjang. Sejumlah Ormas Kedaerahan seperti GRKB dan DPW Pusaka Kaltim menyayangkan proses assessment yang diduga berjalan tidak fair.
Kusharyanto yang juga Assiten Senior ORI Pusat disinyalir memang dipersiapkan untuk menjadi Ketua ORI Kaltim. Sedangkan assessment yang dilakukan ORI Pusat diduga hanya formalitas saja.
Ketua Umum Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) Wahdiat Alghazali, menyayangkan cara ORI Pusat melakukan assessment yang cenderung hanya akal2an bahkan hanya memboroskan anggaran negara.
"Bayangkan saja masa level S1 bisa mengalahkan Doktor. Seperti ibu Rusdiana itu kan doktor, masa kalah dengan S1," tegas Wahdiat dalam siaran persnya, (Kamis (7/6/2018).
Menurutnya, GRKB akan segera menyurati ORI Pusat untuk membatalkan keputusan penetapanKusheryanto sebagai Ketua ORI Kaltim. "Ini lembaga pengawasan, kok melakukan praktek yang tidak benar seperti ini, "tegas Wahdiat.
Di tempat terpisah, Rachmadansyah sebagai Ketua DPW Pusaka Kaltim juga merasa keberatan atas keputusan pengangkatan Kusheryanto ini yang cenderung hanya titipan pejabat ORI Pusat.
"Mending tidak perlu ada ORI Kaltim," imbuh Rachmadansyah.
"Saya yakin hasil assessment itu bukan Kusheryanto pemenangnya. Terbukti saat ibu Rusdiana dikonfirmasi saat assessment, SaudaraKusheryanto keceplosan bilang ke ibu Rahmawati bahwa assessment ini hanya formalitas. Betapa buruknya kinerja badan penyelenggara negara jika terbukti seperti ini kinerjanya," ujar Rachmadansyah.
Sebagai Ketua DPW Pusaka, Rachmadansyah meminta pembatalan keputusan ini dan meminta hasil assessment ditransparansikan ke publik. Rachmadansyah berharap Ibu Dr. Rahmawati sebagai putra daerah yang terpilih mengingat selain dia seorang akademis juga banyak prestasinya sebagai dosen pengajar di Unmul.
Sedangkan Wahyudi, yang sudah lama memantau assessment ini sudah juga curiga bahwa hasilnya pasti ada permainan orang pusat. ahyudi yang juga sebagai aktivis pendidikan ini tidak tanggung-tanggungakan melakukan demo menolak Kusheryanto dan melaporkan kecurigaannya kepada KPK dan Presiden bahwa ORI Pusat bermain dalam assessment ini.
"Jika dibiarkan maka negara ini sepertinya akan terus rusak oleh oknum-oknum yang sengaja melakukan praktik yang tidak benar ini," papar Yudi.(yn)
