JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowwam memprotes Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menempatkan nomor urut calon anggota (Caleg) DPD RI berdasarkan abjad. Penomoran urut ini dinilai tidak logis, tidak ilmiah dan gagal memahami UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD).

Demikian disampaikan Akhmad Muqowwam kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/6/2018).

KPU gagal memahami UU MD3 dengan mengeluarkan peraturan atau PKPU Nomor. 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD RI.

“Khususnya terkait ketentuan Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg DPD RI untuk keperluan kampanye dan pemungutan suara penomor urutannya berdasarkan abjad nama calon,” kata dia.

Selain itu dalam ketentuan berikutnya ditetapkan bahwa nomor urut caleg DPD RI dimulai setelah nomor urut terakhir parpol peserta pemilu.

Karena itu Komite I DPD memdesak KPU untuk mengoreksi PKPU tersebut karena PKPU itu tidak logis, tidak ilmiah dan KPU gagal memahami serta menindaklanjuti UU tentang MD3 dalam PKPU tersebut.

“Kita minta KPU mengoreksi PKPU itu,” pungkasnya.(plt)